Media Kampung – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mendesak pemerintah untuk menaikkan anggaran sektor industri guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Menurut BHS, sektor industri merupakan motor penggerak utama perekonomian, namun alokasi anggaran Kementerian Perindustrian justru menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir.
BHS mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp4,53 triliun, namun proyeksi anggaran pada tahun 2027 turun menjadi hanya Rp2,01 triliun. Penurunan ini dinilai kontradiktif dengan target pertumbuhan industri sebesar 7,55 persen yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. “Padahal, target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ditekankan Presiden Prabowo harus didukung oleh peningkatan kapasitas industri nasional, termasuk serapan tenaga kerja yang signifikan,” ujar BHS, Kamis (1/6).
Untuk mencapai target Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan sebesar 7,55 persen, BHS menekankan perlunya dukungan anggaran yang memadai. Anggaran tersebut diperlukan untuk mendorong pertumbuhan industri, mempercepat hilirisasi, meningkatkan daya saing nasional, dan menciptakan nilai tambah. Dengan anggaran yang minim, target-target tersebut sulit diwujudkan.
BHS juga membandingkan alokasi anggaran industri Indonesia dengan negara tetangga. Malaysia, dengan anggaran nasional hanya sekitar Rp1.974 triliun, mengalokasikan Rp7,56 triliun untuk sektor industri—atau sekitar dua setengah kali lipat dari alokasi Indonesia. Filipina mengalokasikan Rp2,8 triliun, Thailand Rp2,6 triliun, dan Vietnam Rp5 triliun. “Hal ini menunjukkan bahwa negara maju apabila sektor industrinya maju,” tegas BHS.
Menurut BHS, tugas Kementerian Perindustrian masih besar, terutama dalam mendorong pemerataan pembangunan industri ke seluruh Nusantara, khususnya di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, II, dan III. Kawasan industri dan sentra industri di luar Pulau Jawa, terutama di ALKI I (Sumatera) dan ALKI II (Sulawesi), harus segera direalisasikan karena posisi strategisnya bagi perdagangan internasional.
Selain pembangunan kawasan industri, BHS menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri melalui sekolah vokasi dan pelatihan tenaga kerja. Saat ini, kualitas SDM industri Indonesia masih tertinggal dibandingkan Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina.
BHS juga menegaskan bahwa program hilirisasi, yang menjadi agenda utama Presiden Prabowo, hanya mendapat alokasi anggaran sekitar Rp10,9 miliar. Padahal, hilirisasi merupakan strategi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Oleh karena itu, dukungan anggaran yang lebih besar harus segera direalisasikan.
Untuk itu, BHS mendesak agar usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian sebesar Rp1,59 triliun dapat direalisasikan secara utuh. Dengan potensi Indonesia yang berada di jalur ALKI dan sebagai pasar industri terbesar di Asia Tenggara, sektor industri harus dimaksimalkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perhatian khusus perlu diberikan kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang tergabung dalam IKMA, karena sektor ini berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan