Media Kampung – Pemerintah tengah mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatra dengan target menetapkan timeline paling lambat awal Juni 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pemerintah memperkuat koordinasi lintas lembaga seperti LKPP, aparat penegak hukum, BPK, dan BPKP guna menjamin tata kelola pembangunan hunian berjalan dengan baik dan transparan. Koordinasi ini merupakan bagian dari upaya mempercepat penyelesaian hunian tetap yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat pascabencana.
Selain itu, pemerintah membuka opsi kerja sama dengan pihak swasta, termasuk Semen Indonesia dan Semen Padang, untuk mendukung proses pembangunan. Maruarar menyatakan, “Kami targetkan tanggal 1 atau paling lambat 2 Juni sudah ada timeline jelas sampai pembangunan bisa berjalan.” Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasabencana DPR dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Pembangunan hunian tetap juga didukung oleh Yayasan Buddha Tzu Chi yang terus berkontribusi dalam proses tersebut. Dalam waktu dekat, pemerintah akan kembali menyerahkan unit rumah kepada warga di beberapa daerah terdampak. Saat ini, sekitar 2.603 unit hunian tetap sedang dalam tahap pembangunan, dengan sebagian unit telah selesai dan sudah diserahkan kepada masyarakat sejak dua bulan lalu.
Maruarar menekankan pentingnya membangun hunian yang dekat dengan ekosistem seperti pasar, sekolah, dan tempat kerja agar rumah yang dibangun dapat dihuni secara optimal. Pemerintah daerah, BUMN, BPS, serta Kementerian ATR/BPN terlibat dalam penyediaan data dan lahan untuk mendukung pembangunan hunian tersebut. Selain itu, pemerintah mendorong skema pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan bagi pengembang dan masyarakat agar proses pembangunan dan kepemilikan rumah menjadi lebih terjangkau.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menyampaikan bahwa penanganan pascabencana di Sumatra berjalan cukup baik. Menurutnya, layanan dasar seperti listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan internet sudah berfungsi normal, kecuali di beberapa desa yang masih terisolasi akibat akses jalan yang tertutup longsor.
Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah berkomitmen menyelesaikan pembangunan hunian tetap secara cepat dan terkoordinasi. Penetapan timeline awal Juni diharapkan dapat memperjelas langkah-langkah selanjutnya agar proses pemulihan pascabencana di Sumatra berjalan lancar dan masyarakat segera dapat menempati rumah baru yang layak.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan