Media Kampung – 15 April 2026 | Menanggapi krisis energi yang melanda Indonesia, sejumlah pengamat menekankan bahwa pemerintah harus mengadopsi langkah transformatif, bukan sekadar reaktif, untuk memastikan keamanan pasokan dan kestabilan harga.
Pengamat energi Dr. Ahmad Fauzi menyatakan bahwa peralihan transportasi pribadi ke sistem transportasi umum harus didukung oleh kebijakan yang terintegrasi, termasuk subsidi tiket dan peningkatan jaringan.
Ia menambahkan, “Jika kebijakan tetap reaktif, kita akan terus kehilangan peluang ekonomi,” menegaskan perlunya perencanaan jangka panjang.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa konsumsi energi nasional naik 6,2% pada kuartal terakhir, sementara impor minyak mentah mencatat rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Kenaikan tersebut memperparah defisit neraca perdagangan, memaksa pemerintah mencari solusi berkelanjutan yang tidak bergantung pada bahan bakar fosil.
Elektifikasi armada kendaraan publik, terutama bus kota, menjadi salah satu prioritas utama karena dapat mengurangi emisi karbon hingga 30% per kendaraan.
Pemerintah Kementerian Perhubungan telah menyiapkan rencana pengadaan 1.200 bus listrik untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah dalam tiga tahun ke depan, dengan target investasi sebesar Rp 12 triliun.
Namun, Dr. Fauzi mengingatkan bahwa keberhasilan program ini memerlukan infrastruktur pengisian daya yang memadai, termasuk pembangunan stasiun pengisian cepat di tiap terminal utama.
Pengamat menekankan pentingnya sinergi antara kementerian terkait, pemerintah daerah, dan swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tersebut.
Di tingkat regional, beberapa kota seperti Surabaya dan Bandung telah menguji coba sistem bus listrik berbasis baterai solid-state yang menjanjikan waktu pengisian lebih singkat dan umur pakai lebih lama.
Keberhasilan pilot project ini diharapkan dapat menjadi model bagi kota-kota lain, sekaligus menstimulasi industri lokal dalam produksi komponen baterai.
Sementara itu, pemerintah pusat baru-baru ini merilis rancangan regulasi yang mewajibkan semua kendaraan operasional pemerintah beralih ke listrik pada tahun 2030, sebagai upaya memperkuat komitmen nasional terhadap dekarbonisasi.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan pasar yang lebih stabil bagi produsen kendaraan listrik, sekaligus menurunkan biaya operasional jangka panjang.
Pengamat menutup dengan menegaskan bahwa tanpa transformasi struktural, Indonesia akan terus terjebak dalam siklus krisis energi yang memperburuk beban sosial‑ekonomi masyarakat.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan