Media Kampung – Penyesuaian BBM nonsubsidi dianggap langkah tepat untuk menjaga keberlanjutan energi nasional dan stabilitas keuangan Pertamina, tanpa menambah inflasi.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menegaskan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi sejalan dengan dinamika pasar global.
Faisal menambahkan bahwa keputusan tersebut melindungi kesehatan keuangan Pertamina yang tengah menghadapi tekanan arus kas akibat fluktuasi harga minyak dunia.
Ia mencontohkan bahwa tanpa penyesuaian, beban biaya produksi BBM dapat menggerus likuiditas perusahaan pada kuartal kedua 2026.
Data MyPertamina menunjukkan bahwa harga Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter, sementara Dexlite dan Pertamina DEX masing-masing naik lebih dari Rp9.000 per liter.
Kenaikan tersebut diperkirakan memengaruhi kurang dari 10 persen total konsumsi BBM nasional.
Faisal menegaskan bahwa segmen konsumen BBM nonsubsidi mayoritas berada pada kalangan menengah ke atas dengan daya beli yang relatif kuat.
Ia mencatat kontribusi BBM nonsubsidi terhadap inflasi jauh lebih kecil dibandingkan BBM bersubsidi.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, memberikan pandangan serupa dengan menyoroti pentingnya menjaga pasokan energi stabil.
Notonegoro mengingatkan bahwa Pertamina menguasai lebih dari 90 persen pangsa pasar BBM domestik, sehingga kesehatan keuangannya berimbas pada ketersediaan bahan bakar di seluruh Indonesia.
Ia memperkirakan bahwa tanpa penyesuaian harga, arus kas Pertamina dapat mengalami tekanan serius pada pertengahan Juni 2026.
Menurut Notonegoro, kebijakan ini juga bertujuan menutup kesenjangan harga BBM Indonesia dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang masih lebih tinggi.
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menambahkan bahwa pemerintah tetap berkomitmen melindungi daya beli masyarakat dengan menjaga harga BBM bersubsidi dan LPG 3 kg tetap stabil.
Eddy menekankan bahwa penyesuaian BBM nonsubsidi merupakan respons terhadap gejolak geopolitik di Timur Tengah yang memengaruhi harga minyak mentah.
Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengamati bahwa kenaikan BBM akan menambah beban biaya operasional pada sektor logistik dan manufaktur.
Wakil Ketua Umum Apindo, Sanny Iskandar, menyatakan bahwa pelaku usaha akan mengadopsi strategi efisiensi dan penyesuaian harga secara bertahap.
Ia menegaskan bahwa dampak inflasi dari kenaikan BBM nonsubsidi diperkirakan terbatas karena konsumen utama adalah kalangan atas.
Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara) mengungkapkan bahwa para warteg akan mengurangi porsi makanan guna mengatasi kenaikan biaya LPG dan BBM.
Ketua Kowantara, Mukroni, mencontohkan bahwa penyesuaian porsi menjadi alternatif selain menaikkan harga jual.
Pengamat ekonomi menilai bahwa kebijakan penyesuaian BBM nonsubsidi dapat berkontribusi pada penguatan nilai tukar Rupiah di tengah tekanan global.
Namun, mereka juga mengingatkan bahwa akumulasi tekanan biaya energi dapat memicu inflasi jika tidak diimbangi dengan kebijakan moneter yang tepat.
Pemerintah menegaskan bahwa cadangan BBM nasional tetap aman dalam rentang 18 hingga 21 hari, memastikan ketersediaan energi bagi konsumen.
Secara keseluruhan, penyesuaian BBM nonsubsidi dipandang sebagai upaya menjaga keberlanjutan energi nasional, stabilitas keuangan perusahaan, dan meminimalkan dampak inflasi.
Kondisi terbaru menunjukkan bahwa harga BBM bersubsidi tetap stabil, sementara Pertamina melanjutkan strategi penyesuaian harga pada produk nonsubsidi secara terbatas.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan