Media Kampung – Pengamat ekonomi menilai bahwa mengaitkan kenaikan utang negara dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kurang tepat dan merupakan pemahaman yang terlalu sederhana mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) modern.
Ronny P. Sasmita, Analis Senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), menjelaskan bahwa utang pemerintah tidak hanya digunakan untuk membiayai satu program tertentu. Sebaliknya, utang merupakan bagian dari strategi pembiayaan negara secara menyeluruh, yang mencakup berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi energi, perlindungan sosial, dan stabilisasi ekonomi.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), total utang pemerintah pusat mencapai Rp9.920,42 triliun hingga 31 Maret 2026, yang setara dengan 40,75 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sebagian besar komposisi utang ini adalah Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp8.652,89 triliun atau 87,22 persen, sementara pinjaman mencatat Rp1.267,52 triliun atau 12,78 persen.
Ronny menegaskan bahwa utang negara tidak dapat disalahkan hanya karena adanya program MBG. Dia menjelaskan bahwa struktur APBN Indonesia menggunakan mekanisme pooled financing, bukan utang yang berbasis proyek tunggal. Dengan logika tersebut, semua program pemerintah seperti pembangunan jalan tol hingga pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak bisa dijadikan penyebab utama utang.
Dalam pandangan Ronny, investasi pada gizi anak melalui program MBG merupakan jenis belanja produktif yang sangat penting dalam teori pembangunan modern. Kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama bagi produktivitas jangka panjang sebuah negara. Anak-anak yang mengalami stunting atau kekurangan nutrisi berisiko memiliki kapasitas kognitif lebih rendah yang akan berdampak pada produktivitas ekonomi masa depan.
“Negara bukan sekadar mengeluarkan biaya untuk memberi makan anak-anak, tetapi melakukan investasi biologis dan intelektual untuk generasi produktif 15 hingga 20 tahun mendatang,” ujar Ronny.
Selain itu, Ronny menilai bahwa biaya terbesar justru bukan dari pemberian makanan itu sendiri, melainkan akibat kerugian yang muncul jika satu generasi tumbuh dengan kualitas kesehatan dan kecerdasan yang buruk.
Program MBG juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian domestik, seperti mendukung sektor pertanian, peternakan, UMKM pangan, logistik daerah, dan penciptaan lapangan kerja lokal. Dana yang dikeluarkan oleh negara justru berputar dan memperkuat permintaan serta konsumsi nasional, terutama dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian.
Ronny menyarankan agar perdebatan publik lebih difokuskan pada efektivitas pelaksanaan program MBG. Diskusi yang sehat menurutnya bukan soal perlu atau tidaknya program tersebut, melainkan bagaimana memastikan program berjalan tepat sasaran, efisien, dan bebas dari kebocoran.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan