Media Kampung – Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan Dadan Hindayana menjadi sorotan publik setelah sejumlah pos anggaran bernilai fantastis terungkap. Mulai dari pengadaan puluhan ribu motor listrik, ribuan laptop, penggunaan jasa event organizer (EO), hingga anggaran lisensi Zoom miliaran rupiah memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas dan efisiensi belanja lembaga pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut.
Kini, Dadan Hindayana tidak lagi memimpin BGN setelah dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto per 2 Juni 2026. Penggantinya adalah Nanik S. Deyang, yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN.
Motor Listrik dan Perangkat IT
Sorotan paling menyita perhatian adalah pengadaan kendaraan operasional berupa motor listrik. BGN merealisasikan pengadaan sekitar 21.801 unit motor listrik dari total rencana 25.000 unit. Nilai pengadaan tersebut diperkirakan mencapai ratusan miliar hingga lebih dari Rp1 triliun. Pengadaan dalam skala besar ini menuai kritik terkait urgensi penggunaan motor listrik sebagai penunjang operasional program MBG di berbagai daerah.
Selain motor listrik, BGN juga mengadakan 5.000 unit laptop sepanjang 2025. Jumlah tersebut lebih rendah dibanding informasi yang sempat beredar, yakni 32.000 unit. Pengadaan laptop disebut untuk mendukung administrasi dan operasional satuan kerja yang terlibat dalam pelaksanaan program gizi nasional.
Alat Makan dan EO
Di sektor perlengkapan pelayanan, BGN mengalokasikan anggaran alat makan dengan realisasi mencapai Rp68,94 miliar dari total pagu Rp89,32 miliar. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi 315 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi ujung tombak distribusi layanan dalam program MBG.
Kontroversi lain muncul dari penggunaan jasa Event Organizer (EO) yang menelan anggaran hingga Rp113 miliar. BGN beralasan penggunaan pihak ketiga dilakukan karena keterbatasan sumber daya manusia internal. Selain itu, jasa EO diklaim diperlukan untuk mendukung dokumentasi, pelaporan kegiatan, serta mempermudah proses audit dan pertanggungjawaban program.
Lisensi Zoom
Tak hanya itu, anggaran rapat daring juga menjadi perhatian. BGN diketahui mengalokasikan dana sebesar Rp5,7 miliar untuk sewa lisensi Zoom periode April hingga Desember 2026. Dengan nilai tersebut, rata-rata pengeluaran mencapai sekitar Rp633 juta per bulan untuk kebutuhan konferensi virtual dan koordinasi antarunit kerja.
Deretan belanja bernilai besar tersebut semakin menjadi sorotan di tengah tuntutan transparansi penggunaan anggaran negara. Kini, publik menanti langkah BGN di bawah kepemimpinan baru untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan