Media Kampung – PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) kini resmi bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor. Langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk menerapkan sistem ekspor satu pintu, terutama untuk komoditas strategis seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan ferro alloys.
Perubahan status PT DSI menjadi BUMN tersebut ditandai dengan penandatanganan yang dilakukan oleh jajaran pimpinan BPI Danantara, termasuk CEO Rosan P. Roeslani, CIO Pandu Sjahrir, dan COO Dony Oskaria. Momen ini juga dibagikan melalui akun Instagram resmi Rosan sebagai bukti pengesahan resmi perubahan status perusahaan.
Rosan menyatakan bahwa pembentukan BUMN khusus ekspor ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam transaksi ekspor. Dengan adanya PT DSI yang berstatus BUMN, pemerintah berharap dapat mengurangi distorsi data ekspor yang selama ini menjadi tantangan dalam pengelolaan perdagangan komoditas tersebut. “Keberadaan kami ini nantinya juga justru ingin lebih menyempurnakan. Terutama dari distorsi data ekspor yang mungkin selama ini sudah terjadi,” ujarnya pada Senin, 25 Mei 2026.
Selain itu, Rosan mengumumkan penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT DSI. Thomas dinilai memiliki pengalaman luas di bidang perdagangan dan mineral, serta pernah berkecimpung di PT Vale Indonesia Tbk. Keahliannya dalam berbahasa Indonesia dan jaringan yang kuat di industri mineral menjadi pertimbangan utama dalam memilihnya memimpin perusahaan ini.
“Kami melihat banyak pertimbangan termasuk track record-nya yang sangat memahami dunia perdagangan mineral. Pengalamannya di perusahaan multinasional dan kemampuannya berbahasa Indonesia sangat membantu dalam menjalankan tugas ini,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan pada Jumat, 22 Mei 2026.
Transformasi PT DSI menjadi BUMN diharapkan dapat menjadi terobosan dalam pengelolaan ekspor komoditas strategis Indonesia. Dengan sistem satu pintu ini, pemerintah memantau dan mengelola perdagangan ekspor secara lebih efektif serta mengurangi risiko ketidakakuratan data yang berpotensi merugikan negara.
Perkembangan terakhir menunjukkan komitmen pemerintah melalui BPI Danantara untuk menata ulang mekanisme ekspor agar lebih transparan dan efisien. Penunjukan pimpinan berpengalaman dan perubahan status perusahaan menjadi BUMN merupakan langkah nyata untuk mendukung tujuan tersebut.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan