Media Kampung – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 94,23 triliun kepada DPR RI untuk tahun anggaran 2027. Permintaan ini bertujuan mendukung target ambisius pembangunan 3 juta unit rumah yang merupakan program prioritas nasional.
Dalam rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PKP bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa pagu anggaran yang saat ini disetujui sebesar Rp 11,77 triliun hanya mampu mendanai pembangunan sekitar 318 ribu unit rumah. Sedangkan target nasional yang harus dicapai mencapai 3 juta rumah, dengan kebutuhan dana sekitar Rp 106 triliun.
Kebutuhan Anggaran dan Alokasi Saat Ini
Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas tanggal 5 Agustus 2026, pagu anggaran Kementerian PKP untuk 2027 sebesar Rp 11,77 triliun terbagi menjadi dua program utama. Sekitar Rp 914 miliar dialokasikan untuk program dukungan manajemen, sementara sisanya Rp 10,85 triliun digunakan untuk program perumahan dan kawasan permukiman, yang mencakup sekitar 92,23 persen dari total pagu anggaran.
Alasan Tambahan Anggaran Diperlukan
Maruarar Sirait menjelaskan bahwa tambahan dana sebesar Rp 94,23 triliun sangat penting untuk menutup kekurangan pendanaan yang ada. Dana tambahan ini akan digunakan untuk beberapa program prioritas, antara lain:
- Meningkatkan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah.
- Pembangunan rumah susun baru guna mengatasi keterbatasan lahan dan kebutuhan hunian vertikal.
- Melanjutkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera.
Harapan dan Dukungan DPR RI
Menteri PKP mengharapkan dukungan dari Komisi V DPR RI dalam memperjuangkan tambahan anggaran ini dalam pembahasan RAPBN 2027. Dengan tambahan anggaran tersebut, diharapkan kapasitas pembangunan perumahan dapat ditingkatkan secara signifikan sehingga target pembangunan 3 juta rumah dapat tercapai sesuai dengan program prioritas nasional.
Permintaan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor konstruksi dan properti.














Tinggalkan Balasan