Media Kampung, Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Juli 2026. Di Kota Pekalongan, sebanyak 500 buruh pabrik rokok menerima BLT dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp600.000 per orang untuk periode Mei dan Juni. Sementara itu, masyarakat diimbau mewaspadai beredarnya tautan hoaks yang mengklaim pendaftaran pencairan BLT melalui handphone.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB) Kota Pekalongan Sugiyo menjelaskan, masing-masing buruh mendapatkan Rp300.000 per bulan selama dua bulan. Total penerima dari Pemkot Pekalongan sebanyak 500 orang, ditambah 922 buruh dari perusahaan yang sama yang mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun, terdapat perbedaan tahun ini: jika tahun sebelumnya BLT diberikan untuk empat bulan, tahun ini hanya dua bulan akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Di sisi lain, beredar informasi palsu di media sosial berupa poster digital bertuliskan “BLT RP 900RB SIAP MASUK KANTONG” yang mengarahkan pengguna ke tautan mencurigakan. Tautan tersebut mengaku sebagai pendaftaran pencairan BLT lewat handphone, namun nyatanya hanya meminta data pribadi seperti nama dan nomor Telegram. Pemerintah memastikan tidak ada mekanisme pendaftaran BLT melalui tautan semacam itu. Masyarakat diimbau hanya mengecek status penerima bansos melalui situs resmi Cek Bansos Kementerian Sosial atau aplikasi resmi.
Selain BLT DBHCHT, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan sosial lain pada Juli 2026, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penyaluran bansos tahap ketiga dimulai bulan ini dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp200.000 hingga Rp3.000.000 per penerima. Pengecekan status penerima dapat dilakukan secara online melalui website atau aplikasi Cek Bansos dengan memasukkan data kependudukan.
Untuk memudahkan pencairan, penyedia layanan EDC Orderkuota kini memungkinkan tarik tunai bansos PKH di warung tetangga. Langkah ini menjembatani akses finansial bagi masyarakat yang kesulitan menjangkau bank. Namun, pemerintah tetap mengingatkan agar warga tidak mudah percaya pada tautan atau informasi yang tidak jelas sumbernya.
Tinggalkan Balasan