Media Kampung – Pemerintah menyatakan bahwa penanganan pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat saat ini telah memasuki fase pemulihan permanen. Tahapan ini akan dijalankan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi secara bertahap hingga tahun 2028.
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan bahwa penanganan pascabencana dilakukan melalui tiga tahapan utama yaitu tanggap darurat, transisi, dan pemulihan permanen. Tahap tanggap darurat langsung dikomandoi oleh Presiden dengan keterlibatan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sehingga mitigasi bencana berjalan dengan baik.
Sejak Satgas PRR dibentuk pada 8 Januari 2026, koordinasi lintas sektor dipercepat untuk mengawal fase transisi. Berbagai layanan dasar yang sempat terganggu kini sebagian besar sudah pulih, termasuk layanan pemerintahan daerah, pasokan listrik, distribusi bahan bakar minyak, jaringan internet, dan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak.
Konektivitas antarwilayah juga mulai pulih dengan seluruh jalan nasional kembali terhubung. Jembatan nasional telah berfungsi kembali baik melalui pembangunan permanen maupun solusi sementara seperti jembatan Bailey, Armco, jembatan perintis, dan jembatan gantung yang tetap fungsional untuk mobilitas masyarakat.
Di sektor pendidikan dan hunian penyintas, kemajuan juga terlihat. Dari sekitar 4.922 sekolah yang terdampak, mayoritas sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar di tempat masing-masing setelah dilakukan perbaikan. Meskipun demikian, sejumlah kecil sekolah masih menggunakan tenda atau kelas darurat, terutama di daerah yang memerlukan relokasi. Jumlah pengungsi yang tinggal di tenda juga dilaporkan terus menurun.
Fokus pemerintah kini beralih pada tahap pemulihan permanen yang berbasis Rencana Induk (Renduk) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dokumen ini disusun melalui konsolidasi usulan dari pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta penyelarasan bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Satgas PRR.
Tito menegaskan bahwa tahap pemulihan permanen ini akan berlangsung dari 2026 hingga 2028 dengan cakupan 11.512 kegiatan lintas sektor. Program ini meliputi pembangunan infrastruktur sungai, jalan, jembatan, sekolah, hingga hunian tetap. Prioritas utama pada tahun pertama adalah pembangunan infrastruktur dasar dan percepatan penyediaan hunian tetap agar masyarakat tidak lama tinggal di hunian sementara.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan