Media Kampung – Pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 menghadapi tantangan serius terkait ketersediaan tenaga kesehatan, terutama karena tingginya jumlah jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jamaah risiko tinggi (risti). Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menegaskan bahwa jumlah tenaga kesehatan yang mendampingi jemaah masih jauh dari cukup.
Dalam keterangan pers yang disampaikan langsung dari Mekkah, Arab Saudi, pada Selasa, 26 Mei 2026, Nihayatul menjelaskan bahwa saat ini hanya tersedia sekitar 1.200 tenaga kesehatan untuk seluruh jemaah haji Indonesia. Setiap kloter yang berisi sekitar 400 jamaah hanya didampingi dua tenaga kesehatan, padahal lebih dari 30 persen jamaah termasuk kategori lansia, penyandang disabilitas, atau risti.
“Dulu pasien yang dirujuk ke rumah sakit tidak harus didampingi petugas kesehatan, kini setiap dua pasien harus ada satu penjaga dari tenaga kesehatan,” ujar Nihayatul, menyoroti perubahan aturan yang memperketat kebutuhan pendampingan medis.
Lebih lanjut, Nihayatul mengungkapkan bahwa kasus penyakit dalam, bedah, dan ortopedi cukup banyak terjadi di kalangan jemaah haji Indonesia. Namun, ketersediaan dokter spesialis di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) dinilai kurang memadai, terutama di Madinah, sehingga layanan konsultasi dan kunjungan medis sering tertunda dan tidak rutin.
Menanggapi kondisi ini, pemerintah telah menyiapkan sebanyak 657 petugas Satgas Arafah yang tersebar di berbagai titik layanan untuk membantu kelancaran operasional dan pelayanan jemaah. Juru bicara Kementerian Haji dan Umrah RI, Maria Assegaff, menyampaikan bahwa Satgas ini bertugas memastikan aspek transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, bimbingan ibadah, dan perlindungan jemaah berjalan optimal.
Maria juga menambahkan bahwa untuk fase puncak haji di Armuzna, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, pemerintah menyiagakan pos kesehatan Indonesia di Arafah dan Mina guna memberikan layanan kesehatan yang cepat dan maksimal. Tim medis disiapkan dengan fasilitas kesehatan lapangan demi mendukung kebutuhan jemaah selama periode tersebut.
Kondisi ini menjadi perhatian penting mengingat kompleksitas kebutuhan kesehatan jemaah haji yang terus meningkat, terutama dengan adanya kebijakan baru yang memperketat pendampingan medis di rumah sakit Arab Saudi. Kurangnya tenaga kesehatan yang memadai berpotensi menghambat pelayanan kesehatan jemaah, sehingga menjadi sorotan utama Timwas Haji DPR RI dalam evaluasi penyelenggaraan haji 2026.
Dengan adanya berbagai upaya dari pemerintah melalui Satgas Arafah dan pos kesehatan di lokasi strategis, diharapkan pelayanan kesehatan dapat lebih optimal meskipun masih terdapat keterbatasan tenaga medis. Perhatian khusus terhadap tenaga kesehatan menjadi kunci agar pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar dan aman bagi seluruh jemaah, terutama kelompok rentan seperti lansia dan risti.
Secara keseluruhan, penambahan tenaga kesehatan dan peningkatan fasilitas medis menjadi hal mendesak yang perlu mendapat perhatian serius agar pelayanan kesehatan selama haji 2026 dapat sesuai dengan kebutuhan jemaah yang beragam dan meningkat.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan