Media Kampung – DPR RI bersama pemerintah tengah mematangkan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Sumatra dengan target penyelesaian selama tiga tahun, yaitu dari 2026 hingga 2028. Rencana ini sudah mendapat persetujuan dari Kementerian PPN/Bappenas beserta dukungan anggaran dari pemerintah, sebagai langkah strategis mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa rapat koordinasi yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, membahas secara mendalam rencana induk tersebut. Pertemuan ini juga berfungsi sebagai forum sinkronisasi antara DPR dan pemerintah agar program rehab-rekon dapat berjalan selaras dengan rencana kerja kementerian dan lembaga terkait.
“Kami sudah membahas rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang disetujui oleh Bappenas serta anggarannya juga telah disetujui pemerintah,” ujar Dasco usai rapat pada Senin, 25 Mei 2026. Ia menambahkan, pelaksanaan teknis program akan dilaksanakan oleh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra yang telah dibentuk pemerintah untuk memastikan koordinasi berjalan efektif.
Ketua Satgas sekaligus Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menjelaskan bahwa pemerintah kini telah memasuki tahap pemulihan permanen setelah melewati fase tanggap darurat dan masa transisi. Rencana induk percepatan rehab-rekon ini dibuat berdasarkan kebutuhan yang dihimpun dari pemerintah daerah hingga kementerian dan lembaga terkait.
“Rencana induk ini disusun dari seluruh kabupaten/kota, provinsi, dan kementerian/lembaga lalu diselaraskan bersama Bappenas serta Satgas, dengan target penyelesaian dalam tiga tahun mulai 2026 sampai 2028,” terang Tito. Pendekatan ini diharapkan dapat mengarahkan pemulihan infrastruktur, layanan publik, dan kehidupan masyarakat terdampak bencana secara tuntas dan terarah.
Dengan adanya rencana induk yang sudah disetujui serta dukungan anggaran yang kuat, proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatra diharapkan dapat berjalan lebih terorganisir dan efektif. Hal ini penting agar pemulihan pascabencana dapat selesai sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang terdampak.
Langkah strategis ini juga menunjukkan komitmen pemerintah bersama DPR untuk mempercepat pemulihan dan membangun kembali daerah-daerah yang terdampak bencana di Sumatra dengan pendekatan yang terintegrasi dan terencana.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan