Media Kampung – Menjelang penerapan kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Load) yang direncanakan pada awal 2027, Kementerian Perhubungan masih terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan implementasi berjalan sesuai target.
Kebijakan Zero ODOL bertujuan untuk menertibkan truk yang melebihi batas muatan dan dimensi yang diizinkan agar meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Namun, hingga saat ini, Kemenhub belum merilis tahapan konkret yang telah diselesaikan dalam persiapan penerapan kebijakan tersebut.
Koordinasi dan Tantangan Pengawasan
Kasus over dimension dan over load kerap terjadi, terutama di sektor pengangkutan barang. Kasubdit Uji Kendaraan Bermotor Kementerian Perhubungan, Heri Prabowo, menyatakan bahwa koordinasi dengan pemerintah, asosiasi, dan pelaku transportasi masih terus berlangsung untuk mendukung keberhasilan Zero ODOL.
Fokus utama yang menjadi perhatian adalah pengawasan yang efektif tidak hanya di hilir (lapangan), tetapi juga di hulu, yaitu pada pemilik muatan dan pemilik armada. Hal ini penting agar tindakan penertiban tidak hanya menyasar pengemudi dan operator truk saja, tetapi juga pihak-pihak yang bertanggung jawab atas muatan berlebih.
Peran Asosiasi dan Kendala di Lapangan
Wakil Sekretaris Jenderal Aptrindo, Agus Pratiknyo, menyoroti bahwa penindakan selama ini cenderung tidak seimbang dan lebih banyak menargetkan pengemudi serta pengusaha angkutan, sementara sumber muatan yang menyebabkan ODOL belum tersentuh secara maksimal. Hal ini menjadi tantangan besar dalam penegakan aturan.
Selain itu, armada milik perorangan yang tidak tergabung dalam asosiasi juga menjadi celah dalam pengawasan karena jumlahnya yang signifikan dan sulit untuk dipantau secara menyeluruh.
Inovasi Pengawasan Digital
Kementerian Perhubungan telah meluncurkan sistem digital seperti Surat Muatan Barang (Sumba) yang dirancang untuk mencegah praktik pungli dan membantu pengawasan muatan kendaraan. Namun, pengaruhnya terhadap penertiban pemilik muatan masih terbatas dan belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Kolaborasi untuk Keberhasilan Zero ODOL
Implementasi Zero ODOL merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, asosiasi, pengusaha, dan transporter. Kesuksesan kebijakan ini memerlukan pengurangan ego sektoral dan sinergi yang baik antar pemangku kepentingan.
Dengan koordinasi yang lebih intensif dan pengawasan yang menyeluruh, diharapkan target Zero ODOL pada tahun 2027 dapat tercapai, meningkatkan keselamatan jalan dan mencegah kerusakan infrastruktur akibat kelebihan muatan.
Tinggalkan Balasan