Media Kampung – DPR RI mendesak penegakan hukum tegas terhadap praktik tambang ilegal di Indonesia, seiring instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk mengusut hingga ke akar aliran dana dan jaringan beking yang melindungi aktivitas pertambangan ilegal.
Anggota Komisi III DPR, Abdullah, menyatakan dukungan penuh atas perintah Presiden tersebut dan menegaskan pentingnya pembongkaran menyeluruh jaringan tambang ilegal, termasuk oknum aparat yang diduga menjadi pelindung. “Tambang ilegal tidak mungkin berjalan leluasa tanpa adanya pihak yang melindungi atau menjadi beking,” ujarnya.
Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah telah menutup hampir 1.000 tambang timah ilegal di wilayah Bangka Belitung pada akhir tahun lalu. Abdullah menekankan agar penindakan dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu, tidak hanya untuk tambang timah tetapi juga seluruh aktivitas pertambangan ilegal yang berpotensi merugikan negara, masyarakat, dan lingkungan.
Upaya Penegakan Hukum dan Koordinasi Aparat
Abdullah meminta Kapolri dan Panglima TNI agar tidak ragu menindak siapapun yang terbukti menjadi beking tambang ilegal, termasuk oknum aparat Polri dan TNI. “Jika ada oknum aparat yang terlibat, penindakannya harus lebih tegas karena mereka seharusnya menjaga hukum, bukan melanggarnya,” tegasnya.
Praktik tambang ilegal selama ini menyebabkan kerugian besar bagi negara akibat hilangnya penerimaan pajak dan izin resmi, selain dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar lokasi tambang.
Untuk itu, DPR mendorong penguatan koordinasi antara TNI dan Polri dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap tambang ilegal, serta pengusutan tuntas aliran dana yang mendukung aktivitas tersebut.
Dampak Tambang Ilegal dan Pentingnya Penertiban
Kerusakan lingkungan yang diakibatkan tambang ilegal antara lain meliputi degradasi lahan, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Aktivitas tambang ilegal juga berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat sekitar dan merusak tatanan ekonomi lokal.
Penertiban tambang ilegal yang komprehensif dianggap penting untuk melindungi kepentingan rakyat dan menjaga kekayaan alam Indonesia agar dikelola sesuai aturan hukum dan berkelanjutan.
Instruksi Presiden Prabowo kepada aparat kepolisian dan militer menjadi momentum penting bagi penegakan hukum yang profesional dan bebas dari intervensi, guna memberantas praktik ilegal yang selama ini merugikan negara dan masyarakat.
Tinggalkan Balasan