Media Kampung – Pemerintah Rusia melalui Dinas Keamanan Federal (FSB) resmi mendakwa CEO Telegram, Pavel Durov, atas tuduhan memfasilitasi aktivitas terorisme dan memasukkannya ke dalam daftar buronan internasional dengan surat perintah penangkapan.
Tuduhan ini muncul karena Telegram dianggap gagal menghapus kanal, grup, dan bot yang digunakan oleh badan intelijen Ukraina serta organisasi teroris dan ekstremis, yang diduga digunakan untuk merencanakan aksi sabotase, serangan teroris, pembunuhan massal, penipuan siber, dan perekrutan warga Rusia.
Konflik Panjang Antara Telegram dan Pemerintah Rusia
Telegram, yang didirikan oleh Pavel Durov bersama saudaranya pada 2013, telah lama mengalami ketegangan dengan pemerintah Rusia. Tahun lalu, Durov mengungkapkan adanya penyelidikan pidana dari otoritas Rusia terhadap dirinya, yang menurutnya adalah upaya pembatasan kebebasan berbicara dan privasi.
Telegram sempat diblokir di Rusia pada 2018 hingga 2020, namun upaya tersebut gagal. Pemerintah Rusia kini mendorong penggunaan aplikasi pesan nasional MAX sebagai pengganti Telegram.
Respon dan Keberadaan Pavel Durov
Hingga saat ini, Pavel Durov dan Telegram belum memberikan pernyataan resmi terkait dakwaan tersebut. Akun resmi Telegram di platform X mengunggah ilustrasi Durov yang mengacungkan jari tengah tanpa penjelasan lebih lanjut.
Keberadaan terkini Durov belum diketahui, namun unggahan terakhirnya menunjukkan ia sempat berada di Georgia dan berharap dapat kembali ke negara tersebut.
Dampak dan Potensi Hukuman
Jika dinyatakan bersalah, Durov berpotensi menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Kasus ini menjadi sorotan terkait isu moderasi konten, privasi pengguna, dan kebebasan berekspresi di platform digital.
Latar Belakang Kasus dan Tindakan Pemerintah Rusia
- Rusia memperketat pengawasan internet dengan memblokir Facebook, Instagram, X, Signal, dan Viber.
- Telegram sempat diblokir 2018-2020 namun akhirnya dapat diakses kembali.
- Pemerintah mempromosikan aplikasi MAX yang dianggap kurang aman dari segi enkripsi dan berpotensi pengawasan.
- Pavel Durov pernah ditangkap di Prancis pada 2024 terkait dugaan kurang kooperatif menghadapi aktivitas ilegal di Telegram.
Kasus ini memperlihatkan ketegangan yang berkelanjutan antara platform digital global dan pemerintah Rusia yang berupaya mengontrol informasi dan komunikasi digital di wilayahnya.
Tinggalkan Balasan