Media Kampung, Bengkulu – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu melaporkan kinerja APBN regional hingga 30 Juni 2026 menunjukkan tren positif. Pendapatan negara mencapai Rp1,42 triliun atau tumbuh 31,25% dibanding periode yang sama tahun lalu, sementara belanja negara terealisasi Rp7,24 triliun atau 52,53% dari pagu APBN.
Kepala Kanwil DJPb Bengkulu Mohammad Irfan Surya Wardhana dalam konferensi pers, Jumat (24/7/2026), menjelaskan bahwa pertumbuhan pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang meningkat 35,38% dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tumbuh 15,11%. Di sisi belanja, pemerintah terus mengakselerasi pelaksanaan anggaran untuk mendukung program prioritas nasional dan menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah
Belanja pemerintah pusat telah mencapai Rp2,69 triliun atau 49,53% dari pagu. Rinciannya meliputi belanja pegawai Rp1,59 triliun, belanja barang Rp521,46 miliar, belanja modal Rp578,3 miliar, dan bantuan sosial Rp4,14 miliar. Anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan pelayanan publik.
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalurkan sebesar Rp4,55 triliun atau 54,47% dari pagu. Dana Desa mencapai 63,63%, DAK Nonfisik 51,42%, sedangkan penyaluran DAK Fisik masih menunggu penyelesaian persyaratan administrasi oleh sebagian besar pemerintah daerah.
Penyaluran TPG, KUR, dan UMi
Kanwil DJPb juga mencatat penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) secara langsung ke rekening penerima telah mencapai Rp473,01 miliar kepada sekitar 20 ribu guru di Bengkulu. Penyaluran langsung ini dinilai meningkatkan ketepatan waktu dan mempercepat manfaat bagi para guru.
Pada sektor pembiayaan usaha, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp2,16 triliun kepada 25.555 debitur, sedangkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp57,25 miliar kepada 8.377 debitur. Penyaluran KUR terbesar berada di Kabupaten Mukomuko, sedangkan UMi terbesar di Kabupaten Bengkulu Utara.
Program Prioritas Nasional: Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat
Hingga 23 Juli 2026, Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 347.304 penerima manfaat melalui 142 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan realisasi anggaran Rp278,59 miliar. Pembangunan Sekolah Rakyat tahap II telah mencapai progres 96,91% di Kota Bengkulu dan 91,54% di Kabupaten Kaur.
Kondisi Makroekonomi Bengkulu
Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal memaparkan bahwa perekonomian Bengkulu pada Triwulan I 2026 tumbuh 4,72% secara tahunan dengan inflasi Juni 2026 sebesar 3,96%. Tingkat pengangguran terbuka tercatat 3,23%, angka kemiskinan 11,88%, Indeks Pembangunan Manusia mencapai 75,68, dan Nilai Tukar Petani sebesar 196,87. Kondisi ini menunjukkan aktivitas ekonomi daerah masih terjaga di tengah tekanan global.
Penerimaan Pajak, Kepabeanan, dan Cukai
Kepala KPP Pratama Bengkulu Raden Rara Endah Padminingrum melaporkan penerimaan pajak hingga Juni 2026 mencapai Rp1,166 triliun atau 40,73% dari target APBN, meningkat 35,18% dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan didorong oleh meningkatnya aktivitas ekonomi, implementasi Coretax, dan kepatuhan wajib pajak. Sektor industri pengolahan, perdagangan, administrasi pemerintahan, dan pertanian menjadi penyumbang utama, dengan komoditas kelapa sawit sebagai kontributor terbesar (Rp478,62 miliar) dan batu bara mencatat pertumbuhan tertinggi (152,46%). Pelaporan SPT telah mencapai 124.671 atau 89,64% dari target.
Kepala KPPBC TMP C Bengkulu Nazwar menyampaikan penerimaan kepabeanan dan cukai hingga Semester I 2026 mencapai Rp1,8 miliar. Volume ekspor mencapai 398.387 ton dengan nilai sekitar Rp481,7 miliar. Komoditas ekspor utama meliputi cangkang sawit, kayu, kopi, batu bara, lintah, dan kepiting. Bea Cukai Bengkulu melakukan 112 penindakan dengan nilai barang sekitar Rp1,46 miliar dan potensi penyelamatan kerugian negara Rp884,38 juta, mencakup rokok ilegal, minuman mengandung etil alkohol, hingga narkotika. Tantangan yang dihadapi antara lain belum terbitnya RKAB batu bara, tertundanya ekspor CPO akibat sertifikat GACC, dampak konflik Timur Tengah, serta penyesuaian kebijakan ekspor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026.
Pengelolaan Barang Milik Negara dan PNBP
Kepala KPKNL Bengkulu Bagus Kurniawan menjelaskan bahwa nilai Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola mencapai Rp31,15 triliun dengan lebih dari 1,19 juta unit aset. Pada Semester I 2026, PNBP dari pengelolaan aset meningkat 72% menjadi Rp3,58 miliar, sehingga total PNBP KPKNL mencapai Rp4,05 miliar. Optimalisasi pemanfaatan aset negara juga mendukung program prioritas seperti pembangunan Sekolah Rakyat dan SPPG.
Secara keseluruhan, pemerintah menilai kinerja APBN Regional Bengkulu hingga Semester I 2026 tetap terjaga. Pertumbuhan pendapatan, percepatan belanja, peningkatan penerimaan pajak dan PNBP, serta dukungan terhadap program prioritas nasional diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu. Dalam kesempatan tersebut, Kanwil DJPb Bengkulu dan BPS Provinsi Bengkulu juga menandatangani perjanjian kerjasama penyediaan data ekonomi untuk percepatan pembangunan daerah.
Tinggalkan Balasan