Media Kampung – Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Jombang resmi siap beroperasi pada Tahun Ajaran 2026/2027 setelah seluruh kuota peserta didik terpenuhi. Sebanyak 270 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA akan mengikuti program pendidikan gratis yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Hariadi, menyatakan proses penjaringan calon peserta didik telah selesai dengan capaian kuota 100 persen. Masing-masing jenjang pendidikan diisi 90 siswa sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, disiapkan pula peserta cadangan sebanyak 10 persen atau sembilan siswa di setiap jenjang sebagai langkah antisipasi jika ada peserta yang mengundurkan diri.
“Seluruh kuota sudah terisi sesuai target, yakni masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Kami juga menyiapkan daftar cadangan sekitar 10 persen di setiap jenjang agar pelaksanaan program tetap berjalan optimal apabila ada perubahan data peserta,” kata Agung, Selasa, 30 Juni 2026.
Terpenuhinya kuota tersebut merupakan hasil kerja sama sejumlah instansi, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Badan Pusat Statistik (BPS), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Tim gabungan menerapkan metode jemput bola dengan melakukan verifikasi langsung ke rumah calon peserta didik di berbagai wilayah.
“Petugas turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi calon peserta. Verifikasi dilakukan dari rumah ke rumah agar data yang kami gunakan benar-benar sesuai dengan keadaan masyarakat,” ujarnya. Proses tersebut dilakukan untuk melengkapi kekurangan calon peserta, khususnya pada jenjang sekolah dasar yang sebelumnya belum memenuhi kuota.
Seluruh tahapan seleksi dilakukan secara ketat agar penerima manfaat benar-benar sesuai sasaran. “Prioritas kami adalah anak yang putus sekolah, tidak bersekolah, rentan putus sekolah, anak terlantar, keluarga pada kelompok desil 1 dan 2, serta kondisi khusus lainnya yang telah dipastikan melalui verifikasi lapangan,” jelas Agung.
Pencocokan data administrasi dengan kondisi riil di lapangan menjadi bagian penting dalam proses seleksi. “Arahan Bupati jelas, jangan hanya berpatokan pada data. Karena itu, kami mencocokkan seluruh data DTSEN dengan kondisi sebenarnya di lapangan agar program ini tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Selain memperoleh layanan pendidikan secara gratis, peserta Program Sekolah Rakyat juga akan menerima berbagai fasilitas penunjang, seperti seragam sekolah, buku pelajaran, hingga kebutuhan konsumsi selama mengikuti proses pembelajaran.
Artikel ini telah ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Media Kampung.
Tinggalkan Balasan