Gubernur Jakarta dan Menteri LH Dorong Ruang Diskusi Publik soal Marhaenisme

Media Kampung – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Mohammad Jumhur Hidayat mendorong perluasan ruang diskusi publik mengenai Marhaenisme dan implementasinya dalam kebijakan. Keduanya menekankan agar gagasan yang digagas oleh Bung Karno itu tidak berhenti sebagai wacana, melainkan diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berdampak pada kesejahteraan rakyat kecil.

Hal ini disampaikan dalam acara peluncuran dan diskusi buku Marhaenisme Dalil Baru untuk Gen Z karya Airlangga Pribadi Kusman dan Rocky Gerung di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Sabtu (4/7/2026).

Rencana Reshuffle Kabinet Prabowo Didorong Kinerja dan Loyalitas, Koalisi Golkar Tegaskan Menteri Tetap

P Politik

86 hari

Pentingnya Ruang Diskusi Publik

Pramono Anung mengapresiasi inisiatif Airlangga dan Rocky yang membuka ruang diskusi publik tentang Marhaenisme. Menurutnya, esensi dasar Marhaenisme adalah semangat bagi setiap orang yang diberi kesempatan untuk mengambil keputusan guna memperbaiki bangsa dari lapisan paling bawah. “Seringkali kita bercerita Marhaenisme tentang semangat Bung Karno-nya. Tetapi esensi dasar adalah bagaimana semangat untuk kita semua yang diberikan kesempatan bisa mengambil keputusan untuk memperbaiki bangsa ini dari lapis yang paling bawah,” ujar Pramono.

Ia mengakui tantangan utama selama ini adalah implementasi gagasan Marhaenisme secara konkret. Diskusi publik diharapkan mampu menjembatani antara konsep dan aksi nyata di lapangan.

Kesejahteraan Marhaen Masih Jadi PR

Sementara itu, Menteri LH Jumhur Hidayat menilai bahwa setelah 80 tahun Indonesia merdeka, kesejahteraan kaum Marhaen masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. “Boleh jadi 80 tahun Indonesia merdeka, tapi jujur ada kegagalan bagaimana menyejahterakan Marhaen. Kita harus jujur,” kata Jumhur.

Menaker Yassierli Dorong Hubungan Industrial Transformatif: Pekerja dan Perusahaan Jadi Mitra Strategis

P Politik

9 hari

Menurutnya, selama ini keuntungan dari sumber daya alam belum dinikmati secara merata oleh rakyat kecil. Ia pun menawarkan solusi melalui mekanisme perdagangan karbon yang dapat memberikan manfaat langsung bagi kaum Marhaen.

Perdagangan Karbon untuk Marhaen

Jumhur menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara dengan hutan tropis terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam perdagangan karbon. Negara-negara yang kelebihan emisi karbon wajib membeli kuota karbon dari negara yang mampu menekan emisi. “Nah, sekarang ada kesempatan baru Pak Gubernur, namanya perdagangan karbon,” ujarnya.

Ia mengusulkan kepada Pramono untuk membangun instrumen penyerapan karbon (CO2) di kawasan Bantar Gebang guna menghilangkan gas metana yang memiliki dampak 32 kali lebih berbahaya dari CO2. “Bisa juga begini, kayak misalnya Bantar Gebang. Bantar Gebang itu Pak Pram, kalau Pak Pram bisa menghilangkan gas metan yang jahatnya 32 kali dari CO2, begitu dihilangkan, entah itu ditutup oleh biopori apalah gitu ya istilahnya, langsung nol, itu bisa ratusan miliar harganya Pak,” kata Jumhur.

PDIP Dorong Pembubaran BGN Usai Tersangka Korupsi, Golkar Beri Bantahan

P Politik

28 hari

Keuntungan dari perdagangan karbon tersebut, menurut Jumhur, harus dimanfaatkan oleh lapisan bawah, yaitu kaum Marhaen. “Nah, saya pengin uang-uang ini tidak dimanfaatkan oleh hanya kalangan elit, tapi bagaimana kaum Marhaen yang ada di sana itu bisa ikut berbahagia. Kira-kira itu,” tutup Jumhur.

Harapan ke Depan

Diskusi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menghidupkan kembali semangat Marhaenisme dalam kebijakan publik, terutama di Jakarta. Dengan adanya ruang diskusi yang terbuka dan usulan konkret seperti perdagangan karbon, implementasi Marhaenisme diharapkan tidak lagi sekadar retorika, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil.

Artikel ini telah ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Media Kampung.