Media Kampung – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan respons tajam terkait isu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang dikabarkan akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menilai bahwa kehadiran Jokowi dalam posisi tersebut tidak akan signifikan mengubah peta politik PSI maupun kemampuan partai tersebut menembus parlemen.
Guntur menyindir bahwa selama Jokowi masih menjabat sebagai presiden, PSI belum berhasil lolos ke DPR. Dengan demikian, ia meragukan pengaruh Jokowi akan berdampak positif bagi PSI setelah tidak lagi menjadi kepala negara. “Secara logika sederhana saja, waktu Jokowi jadi Presiden tidak mampu meloloskan PSI ke Parlemen, apalagi sekarang tidak jadi apa-apa,” ujarnya saat dihubungi pada Selasa (26/5).
Isu keterlibatan Jokowi di PSI semakin menguat setelah Bestari Barus, Ketua DPP PSI Bidang Politik, mengonfirmasi bahwa Jokowi akan menempati posisi Ketua Dewan Pembina partai tersebut. Jika benar, ini akan menjadi perubahan besar dalam struktur elite PSI yang sebelumnya dipegang oleh Jeffrie Geovanie.
Guntur bahkan menyindir PSI yang dianggap sebagai partai yang sangat terbuka terhadap siapa saja, termasuk mereka yang dapat membeli posisi di dalamnya. “Maka relate sekali PSI ngaku dengan konsep Tbk, siapapun bisa membeli PSI,” tambahnya. Sindiran ini mencerminkan adanya jarak politik yang masih tajam antara PDIP dan Jokowi, terutama setelah hubungan keduanya memburuk dalam beberapa tahun terakhir.
PDIP dikenal sebagai partai yang mengantarkan Jokowi menjadi presiden selama dua periode, namun dinamika politik kemudian berubah arah. Sementara itu, PSI yang kini dipimpin oleh Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi, menunjukkan kedekatan yang semakin jelas dengan mantan wali kota Solo tersebut.
Bestari Barus menyatakan bahwa pengumuman resmi mengenai posisi Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina PSI tinggal menunggu keputusan dari Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep. Ia menegaskan tidak ingin mendahului keputusan resmi dari ketua umumnya itu. “Ya kalau saya bilang ya bener lah. Tinggal menunggu waktunya kapan itu ya Mas Kaesang lah nanti itu sebagai Ketua Umum,” ujarnya.
Posisi Jokowi di PSI sebenarnya sudah mulai terlihat sejak Kongres PSI yang diselenggarakan di Solo pada Juli 2025, di mana Jokowi disebut telah memberikan dukungan penuh kepada PSI. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa keterlibatan Jokowi dalam struktur PSI bukan sekadar isu, melainkan langkah strategis yang tengah dipersiapkan partai tersebut.
Perkembangan ini menjadi sorotan karena menunjukkan pergeseran dinamika politik di Indonesia, khususnya terkait peran mantan presiden dalam partai politik baru. Sementara PDIP tetap mempertahankan posisi kritisnya, PSI tampak berupaya memanfaatkan figur Jokowi untuk memperkuat eksistensinya di kancah politik nasional.
Secara keseluruhan, kabar Jokowi akan menjadi Ketua Dewan Pembina PSI menimbulkan beragam reaksi, terutama dari partai politik lain seperti PDIP yang mempertanyakan efektivitas dan dampak politik dari langkah tersebut. Keputusan resmi terkait posisi Jokowi di PSI masih dinantikan publik, terutama setelah konfirmasi dari pihak PSI sendiri yang menyatakan pengumuman resmi akan dilakukan oleh Kaesang Pangarep.
Dengan situasi politik yang dinamis, langkah PSI mendekatkan diri dengan Jokowi dapat menjadi salah satu strategi mereka menghadapi pemilu dan memperluas basis dukungan. Namun, respons kritis dari PDIP mengingatkan bahwa kehadiran tokoh besar tidak selalu menjamin kesuksesan politik secara instan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan