Media Kampung – Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena, menegaskan perlunya sinergi dan gotong royong dalam mengawal kebijakan Presiden Prabowo Subianto agar program pembangunan nasional dapat berjalan efektif.
Dalam Rapat Paripurna DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta pada 20 Mei 2026, Presiden Prabowo menyampaikan target menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 tetap di bawah tiga persen. Menanggapi hal tersebut, Samuel menyatakan dukungannya terhadap arah kebijakan yang telah dipaparkan oleh Presiden.
Samuel menyoroti bahwa keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada pelaksanaan yang dilakukan di tingkat kementerian hingga daerah. Ia menilai perencanaan besar yang disusun pemerintahan sudah berada pada jalur yang tepat, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh eksekusi para pembantu Presiden seperti menteri dan pejabat eselon di masing-masing kementerian.
“Saya mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Namun, efektivitas kebijakan akan sangat bergantung pada bagaimana para menteri dan pejabat terkait mengeksekusinya,” ujar Samuel di Kompleks Parlemen Senayan.
Selain itu, dirinya menekankan bahwa DPR memiliki fungsi pengawasan yang penting untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai rencana. Komisi VII DPR akan aktif memantau jalannya program pemerintah agar target yang ditetapkan dapat tercapai dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas.
Samuel juga mengingatkan peran kepala daerah dalam mendukung program pemerintah pusat. Menurutnya, tanggung jawab pembangunan nasional tidak hanya berada di pundak Presiden dan kabinet, melainkan juga membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah agar sinergi antara pusat dan daerah semakin kuat.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga mengungkapkan target pendapatan negara dalam RAPBN 2027 yang diperkirakan mencapai 11,82 hingga 12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pengendalian defisit APBN merupakan salah satu langkah penting untuk menjaga kesehatan fiskal nasional di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global.
Dengan adanya pengawasan ketat dari DPR dan keterlibatan penuh dari berbagai pihak, Komisi VII berharap pelaksanaan kebijakan pemerintah dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan nasional.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan