Wamendagri Bima Arya Soroti Tantangan Perubahan Iklim: Bukan Regulasi, tapi Eksekusi

Media Kampung – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pada Dialog Kebijakan Nasional dan Lokakarya Social Inclusion and Resilience in Asia (SIRA) di Kemayoran, Jakarta, bahwa eksekusi perubahan iklim menjadi kunci utama mengatasi tantangan iklim di tingkat daerah.

Acara yang digelar pada Rabu, 6 Mei 2026, mempertemukan pejabat pusat, akademisi, dan perwakilan pemerintah daerah untuk membahas cara memperkuat tata kelola lokal dalam rangka mencapai pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

“Jadi eksekusi‑eksekusi ini tantangan berat kita [dan] pemerintah daerah itu kuncinya,” ujar Bima dalam sambutan pembuka, menekankan bahwa regulasi dan komitmen kebijakan tidak lagi cukup bila tidak diikuti tindakan konkret.

Ia mencatat bahwa Indonesia sudah memiliki kerangka kebijakan internasional dan regulasi nasional yang kuat, namun masih ada kesenjangan signifikan antara data yang tercatat dan realitas lapangan, terutama dalam integrasi data lintas sektor.

Bima menambahkan, perspektif gender, inklusivitas, dan disabilitas tidak boleh dipandang sebagai program tambahan, melainkan sebagai bagian integral dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan agar semua kelompok masyarakat memperoleh manfaat yang setara.

Contoh konkret yang diangkatnya adalah Yogyakarta, yang menurutnya berhasil menguatkan kelembagaan dan menyelaraskan proses perencanaan hingga pelaksanaan program di tingkat perangkat daerah.

Semarang dipuji karena pendekatannya yang berbasis komunitas, sementara Surabaya dianggap berhasil membangun layanan sosial terintegrasi yang mampu menanggapi kebutuhan warga secara cepat.

Di Makassar, Bima menyoroti inisiatif penguatan isu sosial dan lingkungan melalui pendekatan berbasis lorong atau lingkungan, yang menumbuhkan rasa memiliki dan partisipasi aktif warga.

Ia menekankan pentingnya memperkuat kapasitas kelembagaan daerah, meningkatkan kolaborasi lintas sektor, serta memastikan partisipasi masyarakat yang bermakna untuk menciptakan sistem yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Hingga akhir acara, Bima berharap pemerintah daerah akan terus meniru praktik baik yang ada, mengoptimalkan eksekusi kebijakan, dan menjadikan sistem tata kelola yang kuat sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan di tengah tekanan iklim global.