Media Kampung – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kekecewaannya terkait kasus yang menyeret pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya. Bukan sekadar rotasi birokrasi, pergantian kepemimpinan di BGN mencerminkan kegelisahan mendalam terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan mahakarya politik Prabowo.
MBG bukan sekadar program makan siang, melainkan janji politik, proyek pembangunan manusia, dan taruhan sejarah pemerintahan Prabowo. Keberhasilan program ini akan dikenang sebagai investasi terbesar negara terhadap kualitas generasi masa depan, sementara kegagalannya tidak hanya merugikan anggaran tetapi juga menghilangkan kepercayaan publik.
Sejumlah masalah muncul di lapangan, seperti siswa mual, muntah, dan keracunan setelah menyantap menu MBG. Dapur masih bergulat dengan persoalan dasar seperti ketersediaan air bersih, sanitasi, pengendalian suhu, dan standar keamanan pangan. Menu yang diterima anak-anak sering kekurangan protein, minim sayuran, dan terlalu bergantung pada makanan olahan.
Ambisi bertemu kapasitas menjadi masalah rumit. Sebagian dapur dipaksa memasak ribuan porsi setiap hari dengan fasilitas yang belum memadai, menyebabkan penurunan kualitas pengawasan, distribusi terlambat, dan peningkatan risiko kesalahan. Guru yang seharusnya fokus mengajar ikut sibuk mengatur distribusi makanan, sementara pemerintah daerah sering diposisikan seperti tamu di rumah sendiri.
Indonesia memiliki seluruh instrumen pelayanan publik, seperti gubernur, bupati, camat, kepala desa, puskesmas, sekolah, dan kader Posyandu, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Negara-negara seperti Jepang, Brasil, dan Skotlandia berhasil karena sekolah dan pemerintah daerah memegang peran penting dalam pelaksanaan program makan sekolah.
Persoalan tata kelola juga mengkhawatirkan. Pemilihan yayasan dan mitra pengelola dapur beberapa kali dipersoalkan, transparansi belum memuaskan, pembayaran terlambat, kualitas bahan baku menurun, dan dugaan konflik kepentingan menjadi bahan percakapan publik. Dengan anggaran mencapai ratusan triliun rupiah, efisiensi dan akuntabilitas menjadi kewajiban.
Nanik S. Deyang, mantan wartawan yang kini memimpin BGN, diharapkan tidak mengulangi kesalahan pendahulunya. Naluri wartawan untuk curiga pada laporan yang terlalu sempurna, mempertanyakan angka yang terlalu indah, dan mencari cerita yang tak tertulis sangat dibutuhkan. Ia harus mendengarkan laporan keberhasilan, tetapi juga mencari cerita yang tidak masuk laporan, memeriksa kembali sumber data, dan tidak mengabaikan keluhan dari dapur, sekolah, orang tua, dan anak-anak.
Pertanyaan mendasar tentang tujuan MBG perlu dijawab secara jernih: apakah sekadar membagikan makanan, menurunkan angka stunting, memperbaiki kualitas pendidikan, mengurangi kemiskinan, atau membangun ketahanan pangan nasional. Program sebesar ini tidak boleh berjalan hanya dengan niat baik tanpa sistem, data, pengawasan, dan koreksi.
Pesan terpenting untuk Nanik S. Deyang adalah jangan diulangi kesalahan masa lalu. Republik ini sudah terlalu sering membayar mahal kesalahan yang sebenarnya telah diketahui sejak awal.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan