Media Kampung – Sejumlah warga di Medan Satria, Kota Bekasi, mengusulkan agar pemerintah kota menunda penutupan perlintasan sebidang yang berada di belakang Grand Mall Bekasi. Permintaan ini muncul dalam pertemuan antara warga dan perwakilan Pemkot Bekasi di Kantor Kelurahan Harapan Mulya pada Senin, 25 Mei 2026.
Dalam rapat tersebut, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Harapan Mulya, Widi Sugiarto, meminta agar Pemkot mempertimbangkan kebutuhan masyarakat terkait akses dan mobilitas harian. Ia menegaskan bahwa keselamatan memang penting, namun harus diimbangi dengan solusi yang konkret bagi warga yang selama ini memanfaatkan perlintasan tersebut.
Widi menambahkan, “Kami berharap pemerintah kota mengkaji ulang rencana penutupan ini sampai ditemukan alternatif akses yang aman dan layak bagi masyarakat.” Pernyataan ini disampaikan di hadapan perwakilan warga dan pejabat dari Pemkot Bekasi.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Teguh Indarto, mengonfirmasi bahwa penutupan perlintasan itu sementara ditunda. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil musyawarah antara warga dan pemerintah kota, sambil menunggu kajian lebih lanjut dan solusi yang dapat menjamin keselamatan serta kelancaran mobilitas masyarakat.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bachtiar, sebelumnya menyatakan bahwa perlintasan sebidang di belakang Grand Mall tersebut dinyatakan ilegal karena tidak terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Hal ini menjadi alasan utama rencana penutupan demi mengutamakan aspek keselamatan.
Penutupan perlintasan sebidang yang tidak resmi ini memang menjadi perhatian, mengingat potensi risiko kecelakaan yang tinggi pada lokasi tersebut. Namun, keberadaan perlintasan itu juga penting bagi warga setempat untuk menunjang aktivitas harian mereka.
Dengan adanya penundaan ini, Pemkot Bekasi berkomitmen untuk melakukan kajian mendalam serta mencari solusi yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga aspek keselamatan di kawasan tersebut. Warga berharap pemerintah dapat menghadirkan alternatif akses yang memadai sebelum perlintasan resmi ditutup secara permanen.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan