Media Kampung – Komisi VII DPR RI melalui anggotanya, Hendry Munief, menekankan perlunya dorongan kuat bagi beasiswa vokasi serta pemanfaatan dana CSR industri untuk memperkuat pendidikan vokasi di Indonesia.
Hendry menegaskan bahwa pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam menyiapkan tenaga kerja terampil yang siap masuk ke dunia industri, sehingga dukungan fasilitas dan akses pendidikan menjadi krusial.
“Pendidikan vokasi harus menjadi prioritas karena langsung menjawab kebutuhan industri. Dukungan beasiswa dan fasilitas belajar menjadi kunci,” ujarnya pada Minggu, 24 Mei 2026.
Ia menyoroti program beasiswa nasional seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai landasan penting untuk menarik generasi muda menempuh jalur vokasi.
Selain beasiswa, Hendry menuntut Kementerian Perindustrian mengarahkan program CSR perusahaan ke sektor pendidikan vokasi, termasuk penyediaan peralatan praktik, beasiswa tambahan, dan jaminan penyerapan tenaga kerja.
“CSR industri jangan hanya fokus pada kegiatan sosial umum. Tetapi juga harus menyentuh pendidikan vokasi melalui bantuan alat, beasiswa, dan bahkan jaminan kerja,” tegasnya.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, dunia industri, dan lembaga pendidikan dapat menciptakan ekosistem vokasi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Riau, Hendry menambahkan bahwa provinsi tersebut memiliki potensi besar dalam pengembangan pendidikan vokasi berkat keberadaan sektor industri yang beragam.
“Riau punya basis industri yang kuat. Ini harus disinergikan dengan dunia pendidikan vokasi agar menciptakan SDM unggul,” katanya, menekankan pentingnya sinergi antara dunia industri dan lembaga pendidikan di wilayah tersebut.
Ia mengusulkan agar perusahaan-perusahaan di Riau berkontribusi melalui program CSR yang menyediakan alat praktik modern, beasiswa khusus, dan jalur penempatan kerja bagi lulusan vokasi.
Penguatan beasiswa vokasi diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran pemuda serta mempercepat penyesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri yang terus berubah.
Hendry menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa langkah konkret dalam memperkuat beasiswa vokasi dan CSR pendidikan akan menjadi fondasi bagi Indonesia untuk menjadi negara dengan tenaga kerja terampil dan kompetitif.
Ia mengajak semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha, untuk bersama-sama mewujudkan visi tersebut melalui kebijakan yang terintegrasi dan pelaksanaan yang konsisten.
Sejauh ini, respons positif telah muncul dari beberapa perusahaan besar yang menyatakan kesediaannya untuk menyalurkan dana CSR ke program vokasi, menandakan adanya momentum perubahan yang dapat dioptimalkan.
Langkah selanjutnya, menurut Hendry, adalah penyusunan mekanisme alokasi dana CSR yang transparan serta evaluasi berkala terhadap dampak beasiswa vokasi terhadap penyerapan tenaga kerja.
Dengan dukungan kuat dari DPR dan komitmen industri, diharapkan beasiswa vokasi serta program CSR pendidikan akan menjadi pilar utama dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan