Media Kampung – Anggota DPR RI Komisi VII Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendesak penguatan upaya pencegahan tuberkulosis (TBC) dan HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo. Langkah ini dinilai penting mengingat tingginya kasus kedua penyakit tersebut di wilayah itu. BHS menekankan perlunya edukasi masyarakat, deteksi dini, dan pengendalian faktor lingkungan yang berpotensi memperburuk kesehatan warga.
BHS mengapresiasi langkah proaktif puskesmas di Sidoarjo yang telah melakukan pendekatan langsung ke masyarakat. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis untuk deteksi dini TBC dan HIV, serta kunjungan ke pasien untuk memastikan pengobatan berjalan baik, dinilai sebagai langkah positif. “Saya melihat puskesmas sudah melakukan langkah yang sangat positif. Mereka proaktif turun ke masyarakat, memberikan pemeriksaan gratis, bahkan mendatangi pasien untuk memastikan pengobatan berjalan dengan baik,” ujar BHS saat meninjau layanan kesehatan di Krian, Sabtu (13/6/2026).
Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah kasus HIV di Kecamatan Krian tergolong tinggi dibandingkan wilayah lain di Sidoarjo. Hal ini menjadi sinyal bahwa edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan. “Kita harus memperkuat pemahaman masyarakat mengenai cara penularan, pencegahan, dan pentingnya pengobatan. Jangan sampai kasus yang ada justru menularkan kepada masyarakat lain karena kurangnya informasi,” tegas BHS.
Selain faktor perilaku dan edukasi, BHS juga menyoroti aspek lingkungan. Sidoarjo merupakan kawasan dengan aktivitas industri padat dan jalur transportasi utama yang menghasilkan emisi tinggi. “Sidoarjo memiliki lebih dari 900 industri besar dan aktivitas transportasi yang sangat padat. Ini tentu harus menjadi perhatian bersama karena kualitas udara juga memengaruhi kesehatan masyarakat,” katanya.
BHS mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Perindustrian untuk melakukan pengawasan ketat terhadap emisi industri. Seluruh perusahaan harus mematuhi standar baku mutu lingkungan. “Kita ingin memastikan tidak ada industri yang membuang emisi melebihi ambang batas. Pengawasan harus dilakukan secara berkala agar kualitas udara tetap terjaga,” tegasnya.
BHS juga berencana mengusulkan kepada pengelola jalan tol, seperti Jasa Marga, untuk membangun fasilitas peredam polusi dan kebisingan di titik yang berdekatan dengan permukiman warga. “Saya akan menyampaikan kepada Jasa Marga agar dibangun dinding peredam yang tidak hanya mengurangi kebisingan, tetapi juga membantu menekan dampak polusi udara dari kendaraan yang melintas di jalan tol,” ujarnya.
BHS berharap kombinasi antara edukasi kesehatan, deteksi dini, kepatuhan pengobatan, serta pengendalian pencemaran lingkungan menjadi langkah strategis menekan angka kasus TBC dan HIV di Sidoarjo. “Yang terpenting adalah bagaimana jumlah kasus bisa terus ditekan dan masyarakat semakin sadar untuk menjaga kesehatan, memeriksakan diri lebih awal, serta tidak takut menjalani pengobatan,” pungkasnya.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan