Media Kampung – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mengoptimalkan aset negara untuk mendukung berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Inisiatif ini mencakup program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, Kopdes Merah Putih, hingga Program 3 Juta Rumah. Langkah ini diharapkan meningkatkan efisiensi belanja negara sekaligus mempercepat pelaksanaan program strategis nasional.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rahayu Puspasari, menyatakan bahwa DJKN telah menyediakan dukungan Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp 3.574 triliun. Hingga Mei 2026, sebanyak 966 BMN dengan nilai mencapai Rp 3,59 triliun telah mendapatkan persetujuan pemanfaatan untuk program prioritas. “DJKN ini bisa hadir langsung mendukung program prioritas Presiden hampir di seluruh program yang ada,” ujar Rahayu dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR, Senin (15/6).
Untuk program Sekolah Rakyat, DJKN telah menyediakan 626 BMN senilai Rp 2,38 triliun yang dimanfaatkan oleh 166 unit sekolah. Sementara itu, program Sekolah Garuda didukung 188 BMN berupa tanah dan bangunan senilai Rp 282,42 miliar untuk pembangunan 16 sekolah. Dukungan terhadap MBG dilakukan melalui 353 BMN berupa tanah dan bangunan, di mana 122 BMN telah disetujui sewa dengan nilai proporsional Rp 202,48 miliar untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Di sektor perumahan, DJKN mendukung Program 3 Juta Rumah dengan memanfaatkan BMN di 10 lokasi seluas 138,85 hektare serta investasi pemerintah pada program FLPP 2025 untuk sekitar 278 ribu rumah. Program Kopdes Merah Putih telah memanfaatkan 92 BMN berupa tanah dan bangunan, dengan 15 BMN telah disetujui senilai Rp 27,19 miliar dan 77 BMN lainnya masih dalam proses persetujuan dengan potensi nilai Rp 4,6 triliun.
DJKN juga mengeklaim berhasil menekan kebutuhan belanja modal pemerintah melalui optimalisasi aset yang belum termanfaatkan secara maksimal. “Nah disinilah terjadi efisiensi belanja modal, tercatat menghemat rata-rata Rp 18 triliun belanja modal per tahunnya,” ungkap Rahayu. Hingga Maret 2026, aset negara yang menjadi underlying asset Surat Berharga Negara (SBN) berbasis BMN mencapai Rp 1.014 triliun. Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang dijamin pemerintah mencapai Rp 323 triliun, sedangkan skema asset recycling telah menghasilkan dana sekitar Rp 8 triliun untuk pembangunan aset baru.
Ke depan, DJKN masih memiliki 237 BMN potensial dengan nilai mencapai Rp 5,79 triliun yang sedang dalam proses persetujuan untuk mendukung program prioritas pemerintah. Inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memaksimalkan aset negara untuk kepentingan masyarakat.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan