Gresik Raih WTP ke-11, Tegaskan Komitmen Tata Kelola Keuangan Transparan

Media Kampung – Pemerintah Kabupaten Gresik kembali menegaskan dedikasinya dalam pengelolaan keuangan publik dengan memperoleh WTP ke-11, Gresik Pertahankan Tata Kelola Keuangan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Keberhasilan ini menandai rangkaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 secara berturut‑turut, menegaskan konsistensi Gresik dalam transparansi dan akuntabilitas di tengah pertumbuhan industri yang pesat.

Latar Belakang Pencapaian

Sejak awal dekade ini, Pemkab Gresik telah melakukan serangkaian perbaikan struktural, mulai dari penguatan sistem pengendalian internal, penataan aset daerah, hingga percepatan tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Upaya tersebut berhasil menciptakan budaya disiplin rekonsiliasi keuangan antar‑organisasi perangkat daerah, yang menjadi faktor kunci dalam memperoleh opini WTP secara berkelanjutan.

Pemkab Pasuruan Sukses Pertahankan Predikat Opini WTP, Tercatat Sudah 13 Berturut-turut, Bukti Tata Kelola Keuangan yang Solid

P Pemerintahan

19 jam

Proses Penilaian Badan Pemeriksa Keuangan

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD 2025 dilakukan pada Jumat (29 Mei 2026) di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo. Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, menjelaskan bahwa batas akhir penyerahan seharusnya 31 Mei, namun karena libur, proses dipercepat agar tepat waktu. “Opini WTP menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Kasus yang tidak terkait langsung dengan penyajian tidak otomatis memengaruhi opini,” ujarnya.

Reaksi Pemerintah Kabupaten Gresik

Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menyampaikan bahwa capaian WTP ke-11, Gresik Pertahankan Tata Kelola Keuangan bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan bukti tanggung jawab dalam menjaga kepercayaan publik. Ia menekankan, “Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat pengawasan pengelolaan keuangan agar tata kelola pemerintahan di Gresik semakin baik.”

Agus Nurdin Resmi Menjabat Pj Sekda Pangandaran dengan Fokus Perbaikan Keuangan Daerah

P Pemerintahan

11 hari

Selain Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Syahrul Munir, Sekretaris Daerah, Achmad Washil Miftahul Rachman, dan Inspektur Kabupaten, Achmad Hadi, turut hadir, menandai pentingnya sinergi lintas lembaga dalam memastikan rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara optimal.

Langkah Strategis Ke Depan

Untuk mempertahankan status WTP, pemerintah daerah menyiapkan beberapa inisiatif utama:

Abul Chair Resmi Dilantik Sekda NTB Bawa Pengalaman Pengawasan Keuangan Nasional

P Pemerintahan

50 hari

• Penguatan sistem pengendalian internal melalui pelatihan reguler bagi pejabat keuangan.
• Digitalisasi proses rekonsiliasi keuangan antar‑organisasi untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi.
• Peningkatan transparansi publik dengan mempublikasikan laporan keuangan secara real‑time di portal resmi.
• Peninjauan dan penyempurnaan kebijakan pengelolaan aset daerah guna mengoptimalkan nilai ekonominya.
• Monitoring berkelanjutan atas rekomendasi BPK, dengan penetapan target penyelesaian tiap triwulan.

Strategi tersebut diharapkan tidak hanya mempertahankan WTP ke-11, Gresik Pertahankan Tata Kelola Keuangan, namun juga menarik lebih banyak investasi, mengingat Gresik merupakan salah satu zona industri utama di Jawa Timur.

Implikasi Bagi Investasi dan Kepercayaan Publik

Dalam iklim bisnis yang menuntut kepastian hukum dan keuangan, opini WTP menjadi sinyal kuat bagi investor domestik maupun asing. Keberlanjutan opini WTP selama lebih dari satu dekade menegaskan bahwa Gresik memiliki fondasi keuangan yang kuat, sehingga risiko fiskal dapat dikelola secara efektif. Hal ini memperkuat posisi Gresik sebagai tujuan investasi utama di wilayah Jawa Timur.

PKDI Blitar Ingatkan Kepala Desa Kelola Anggaran dengan Disiplin Hindari Risiko Hukum

P Pemerintahan

55 hari

Selain itu, masyarakat umum merasakan manfaat langsung melalui peningkatan layanan publik, seperti perbaikan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang semuanya didanai oleh pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Dengan tekad untuk menjadikan opini WTP bukan hanya sekadar prestasi tahunan, tetapi sebagai standar operasional, Gresik berupaya menumbuhkan budaya integritas di semua tingkatan pemerintahan. Seperti yang ditegaskan Yuan Candra Djaisin, “WTP bukan sekadar prestasi, tetapi kewajiban yang harus dipertahankan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.”

Bupati Pesisir Barat Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan Keuangan Daerah Tahun 2025

P Pemerintahan

57 hari

Secara keseluruhan, pencapaian WTP ke-11, Gresik Pertahankan Tata Kelola Keuangan mencerminkan hasil kerja keras bersama seluruh perangkat daerah, serta komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah strategis yang telah direncanakan, Gresik siap menjaga reputasinya sebagai daerah yang dikelola dengan baik dan menjadi magnet investasi di masa depan.

Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.