Kasus Nadiem Jadi Sorotan Internasional, Richard Branson: Seharusnya Diapresiasi, Bukan Dituntut

Media Kampung – Nama Nadiem Makarim kembali menjadi sorotan internasional setelah pendiri Virgin Group, Richard Branson, secara terbuka membela mantan Menteri Pendidikan tersebut yang tengah menghadapi kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Melalui unggahan di Instagram Stories dan LinkedIn, Branson menilai Nadiem sebagai salah satu pengusaha paling sukses di Indonesia yang meninggalkan bisnis untuk mengabdi di pemerintahan dan mendorong reformasi pendidikan.

“Nadiem Makarim adalah salah satu pengusaha paling sukses di Indonesia yang menukar karier bisnisnya dengan jabatan pemerintahan demi menjadi pelopor reformasi pendidikan. Ia seharusnya dirayakan atas apa yang telah dicapainya, bukan didakwa atas tuduhan yang terkesan dipaksakan dan tampak seakan bermotif politik,” tulis Branson.

Pernyataan itu muncul di tengah proses hukum yang semakin menekan Nadiem. Pada Mei 2026, jaksa penuntut umum menuntut hukuman penjara 18 tahun dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chrome OS untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Selain hukuman penjara, jaksa juga menuntut denda Rp1 miliar (subsidair 190 hari) dan pidana tambahan uang pengganti Rp809 miliar dan Rp4,8 triliun (subsidair 9 tahun).

Dukungan terbuka dari Richard Branson dinilai bukan sekadar solidaritas personal. Reaksi itu juga mencerminkan meningkatnya perhatian komunitas bisnis dan investor global terhadap kondisi kepastian hukum di Indonesia, terutama terkait perlindungan bagi profesional yang beralih ke sektor publik.

Pengamat menilai sorotan internasional terhadap kasus Nadiem berpotensi memengaruhi persepsi investor asing terhadap iklim investasi nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia berupaya menarik lebih banyak investasi berkualitas dan talenta global. Namun, kasus yang melibatkan figur pengusaha ternama seperti Nadiem berisiko memunculkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan keamanan berusaha di Tanah Air.

Proses hukum yang sedang berjalan masih akan menjadi faktor penentu. Pasar dan investor internasional diperkirakan akan terus mencermati perkembangan kasus tersebut sebagai salah satu indikator konsistensi penegakan hukum dan kualitas tata kelola di Indonesia.