PKB Soroti Pola Korupsi di Daerah dan Vonis 10 Tahun Penjara untuk Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim

Media Kampung – Kasus korupsi masih menjadi momok di pemerintahan daerah dan nasional. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, mengungkapkan bahwa korupsi di daerah teridentifikasi dalam tiga pola utama, yaitu jual beli jabatan, pemberian izin, dan pengadaan barang dan jasa. Pola-pola ini menjadi celah yang sering dimanfaatkan pelaku korupsi sehingga perlu desain tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik untuk menutup celah tersebut.

Khozin menegaskan pentingnya peran Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina pemerintah daerah untuk mendesain sistem pengangkatan jabatan dan pengadaan barang dan jasa yang transparan serta bebas dari korupsi. Ia juga mengusulkan perubahan Undang-Undang Pilkada agar proses pemilihan kepala daerah tidak padat modal, sehingga mengurangi potensi korupsi yang muncul akibat pembiayaan politik yang besar.

Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook

K Korupsi

23 jam

Belakangan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap sejumlah kepala daerah dalam operasi tangkap tangan (OTT). Contohnya, Bupati Langkat Syah Afandin yang ditangkap terkait kasus suap proyek dan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby yang tersangka dalam kasus suap jual beli jabatan. Fenomena ini menjadi momentum bagi DPR dan pemerintah untuk melakukan reformasi tata kelola pemda secara menyeluruh.

Sementara itu di tingkat pusat, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management. Vonis ini dianggap sebagai tolok ukur penerapan prinsip negara hukum dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik. Jaksa Penuntut Umum menilai vonis tersebut menciptakan rasa keadilan bagi seluruh pelajar di Indonesia.

Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Chromebook

K Korupsi

2 hari

Selain itu, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, terkait dugaan korupsi pada event Lombok Sumbawa Motocross Competition 2023 senilai Rp 24 miliar. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya penyidikan tindak pidana korupsi yang sedang berjalan, meskipun yang bersangkutan belum memenuhi panggilan pemeriksaan.

Penanganan kasus korupsi juga melibatkan penyitaan aset mewah. Kejaksaan Agung menyita berbagai barang berharga milik tersangka SDT, beneficial owner PT QSS, dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola izin usaha pertambangan (IUP) di Kalimantan Barat. Aset yang disita antara lain mobil Lamborghini, Toyota Fortuner, Toyota Camry, ekskavator, dump truck, dan kapling tanah. PT QSS diduga memperoleh IUP secara tidak sah dan melakukan penjualan bauksit tanpa memiliki smelter yang menjadi syarat ekspor.

Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp809 M, Begini Saran Hakim soal Eksekusi Saham GoTo

K Korupsi

2 hari

Kasus-kasus tersebut menggambarkan bahwa korupsi masih merajalela di berbagai tingkatan pemerintahan dan sektor, mulai dari pengadaan barang dan jasa, pengelolaan izin, hingga jual beli jabatan. Penegakan hukum yang tegas dan reformasi sistem tata kelola menjadi kunci utama dalam mengatasi permasalahan ini. Kolaborasi antara kementerian terkait, lembaga penegak hukum, serta partisipasi masyarakat diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Artikel ini telah ditinjau & dipublikasikan oleh Tim Editorial Media Kampung.