Media Kampung – 17 April 2026 | Pemohon uji materiil terhadap KUHAP mengalami peningkatan jumlah, memperkuat argumentasi diferensiasi antara advokat dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Mahkamah Konstitusi.
Peningkatan tersebut tercatat pada sidang akhir tahun 2025, di mana lebih dari dua puluh organisasi mengajukan permohonan secara bersamaan.
Para pemohon menekankan bahwa perluasan definisi advokat dalam KUHAP dapat menimbulkan kerugian konstitusional bagi pihak-pihak yang mengandalkan LBH.
KUHAP saat ini mengatur bahwa advokat memiliki wewenang khusus dalam pembelaan, sementara LBH berfungsi sebagai lembaga bantuan hukum non‑profit.
Mahkamah Konstitusi sebelumnya menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan fungsi kedua entitas tersebut dalam menjaga hak konstitusional.
Dengan bertambahnya pemohon, tekanan terhadap Majelis Hakim untuk meninjau kembali batasan definisi advokat menjadi semakin kuat.
Data statistik Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa jumlah kasus yang ditangani LBH meningkat 18 persen pada tahun 2024.
Peningkatan beban kerja LBH menimbulkan kekhawatiran bahwa redefinisi advokat dapat mengalihkan sumber daya penting dari lembaga tersebut.
Para pendukung diferensiasi berargumen bahwa advokat harus tetap fokus pada praktik profesional, sementara LBH harus mempertahankan peran sosial‑kemanusiaannya.
Dalam sidang MK, tim hukum pemohon menyajikan analisis yurisprudensi yang menyoroti beberapa putusan MK yang menolak perluasan definisi hukum secara sepihak.
Putusan tersebut mencakup kasus mengenai hak atas bantuan hukum dan prinsip legalitas yang diatur dalam UUD 1945.
Pengacara yang mewakili pemohon menambahkan bahwa definisi yang terlalu luas dapat mengaburkan standar etika profesi advokat.
Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, terutama dalam kasus pidana yang sensitif.
Di sisi lain, organisasi advokat menolak klaim tersebut, menyatakan bahwa perluasan definisi justru memperkuat perlindungan hak terdakwa.
Mereka mengutip contoh negara lain yang berhasil mengintegrasikan fungsi LBH ke dalam kerangka advokat tanpa mengorbankan akses keadilan.
Mahkamah Konstitusi dijadwalkan kembali mengadakan sidang lanjutan pada pertengahan Mei 2026 untuk menimbang seluruh argumentasi.
Kondisi terbaru menunjukkan bahwa semua pemohon telah menyiapkan dokumen pendukung lengkap, termasuk studi dampak sosial‑ekonomi.
Keputusan akhir MK diharapkan akan memberikan pedoman definitif mengenai ruang lingkup advokat dan LBH dalam konteks KUHAP.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan