Imigrasi dan ITB Inisiasi Pagar Digital untuk Pengawasan Perbatasan

Jumat, 3 Juli 2026 06:38 WIB

Media Kampung – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bekerja sama dengan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (FTMD ITB) menginisiasi program “Pagar Digital” untuk memperkuat pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan. Rencana ini dibahas dalam pertemuan antara Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, dan perwakilan FTMD ITB di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi pada Selasa, 30 Juni 2026.

Latar Belakang Pagar Digital

Gagasan Pagar Digital berawal dari keprihatinan Hendarsam saat menghadiri Eksibisi Pertahanan di Singapura beberapa bulan lalu. Ia melihat berbagai teknologi canggih untuk pengamanan perbatasan, namun tidak ada yang buatan anak bangsa. “Padahal SDM kita di dalam negeri punya daya saing yang cukup tinggi untuk menghasilkan kualitas produk yang setara,” ujarnya. Dari situlah ia terpikir menggandeng kampus terbaik di Indonesia di bidang teknologi untuk menginisiasi sistem pengamanan perbatasan menggunakan drone.

Indonesia memiliki 3.111 km wilayah perbatasan darat yang luas dan rawan perlintasan ilegal. Dari jumlah tersebut, hanya tersedia 18 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan 38 Pos Lintas Batas (PLB) di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Itu pun tiga PLBN belum aktif dan hanya 7 Pos Lintas Batas yang memiliki perlintasan. Sisanya belum aktif atau terkendala Perjanjian Lintas Batas. Data perlintasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Darat sepanjang Januari hingga April 2026 mencatat jumlah pelintas resmi mencapai 679.867 orang. Namun, pengawasan terhadap pelintas ilegal melalui jalur tidak resmi masih menjadi tantangan besar, diperberat oleh keterbatasan infrastruktur digital, tingginya risiko bagi petugas, serta ancaman kejahatan lintas negara seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelundupan manusia, dan penyelundupan komoditas.

Prioritas Wilayah dan Teknologi Drone

Pagar Digital diprioritaskan di wilayah darat Kalimantan (perbatasan Malaysia), Papua (perbatasan Papua Nugini), dan Nusa Tenggara Timur (perbatasan Timor Leste). Untuk wilayah laut, fokus diarahkan ke Kepulauan Riau, Batam, dan jalur penyeberangan sekitarnya.

Direktorat Jenderal Imigrasi berencana mengoptimalkan penggunaan drone hasil pengembangan ITB sejak 2019 yang diproduksi bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Drone tersebut dirancang mampu beroperasi selama 24 jam tanpa henti di wilayah perbatasan dengan memanfaatkan energi panel surya. Sistem pengawasan udara ini menggabungkan dua jenis drone yang saling terintegrasi:

Drone HALE (High-Altitude Long-Endurance): bertugas melakukan pemantauan jarak jauh dengan terbang di ketinggian sekitar 1.000 meter selama 24 jam.
Drone Mantis: digunakan untuk pemantauan lebih dekat dan intersepsi visual ketika terdeteksi aktivitas mencurigakan.

Sebelumnya, teknologi serupa telah diterapkan di sektor pertanian dan menunjukkan hasil memuaskan.

Cara Kerja Pagar Digital

“Pagar digital memang tidak secara fisik bisa menghentikan orang, tetapi memberikan kesadaran situasional secara real-time,” jelas Hendarsam. Saat drone mendeteksi pergerakan di blind spot perbatasan, sistem langsung mengirimkan koordinat ke pos imigrasi atau penjaga perbatasan terdekat. Langkah ini memangkas waktu respons patroli konvensional secara drastis. Drone juga memperluas daya jangkau petugas, memberikan data awal yang akurat sebelum tim bergerak melakukan penindakan. “Ini jauh lebih hemat dibandingkan harus mengoperasikan aset udara berawak,” tambahnya.

Rencana Jangka Panjang

Program Pagar Digital diproyeksikan menjadi fondasi utama dalam membangun kemandirian siber di lingkungan keimigrasian nasional. “Kerjasama antara Imigrasi, ITB, dan PT DI adalah upaya kami untuk memastikan bahwa pengawasan kedaulatan negara tidak bergantung pada sistem asing. Dengan mengamankan jalur-jalur tidak resmi lewat teknologi siber dan patroli udara domestik, kita dapat meminimalkan celah bagi pelaku TPPO maupun pelintas ilegal, sekaligus mengaktualisasikan kemandirian teknologi nasional secara berkelanjutan,” pungkas Hendarsam.