Media Kampung – Israel ingin caplok 70 persen Gaza, Hamas heran BoP diam seribu bahasa, itulah situasi yang tengah memanas di wilayah Jalur Gaza saat ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka mengumumkan rencana untuk memperluas kendali militer Israel atas wilayah Gaza hingga mencapai 70 persen, meskipun sebelumnya sudah menguasai sekitar 60 persen wilayah tersebut. Langkah agresif ini mendapat kecaman keras dari Hamas yang menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk pembersihan etnis dan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata yang telah disepakati bersama.
Dalam pernyataannya pada akhir Mei 2026, juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengecam kebungkaman Dewan Perdamaian (BoP) dan perwakilan khususnya untuk Gaza, Nickolay Mladenov, yang tidak mengeluarkan sikap atau kecaman atas rencana ekspansi Israel tersebut. Hamas mendesak BoP untuk mengambil posisi tegas dan terbuka terhadap ancaman Israel yang semakin memperluas pendudukannya dengan cara menggusur warga Palestina dari tanah mereka sendiri.
Israel telah menguasai 60 persen wilayah Gaza dan berencana menambah penguasaannya menjadi 70 persen. Pada Oktober 2025, militer Israel menyatakan telah menguasai 53 persen wilayah Gaza setelah melakukan penempatan ulang pasukan ke garis yang disebut “Garis Kuning” di bawah fase awal rencana perdamaian yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump. Namun, bukannya melakukan penarikan pasukan sebagaimana direncanakan, Israel justru memperluas wilayah kendalinya secara signifikan selama masa gencatan senjata.
Data satelit menunjukkan bahwa sejak Oktober 2025, Israel telah membangun pos militer, penghalang darat, dan infrastruktur di sepanjang garis yang awalnya dianggap sementara. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah kehadiran militer Israel di Gaza bersifat sementara atau bagian dari strategi penguasaan jangka panjang. Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz bahkan menegaskan pada Februari 2026 bahwa Israel tidak akan mundur sedikit pun dari garis tersebut sampai Hamas dilucuti dari senjatanya.
Hamas menilai rencana Israel ini sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kerangka gencatan senjata dan kesepahaman yang telah dicapai. Kebijakan ekspansionis Israel dinilai berpotensi mengancam stabilitas dan mendorong krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza, di mana sekitar dua juta warga Palestina kini menghadapi kondisi hidup yang semakin sempit akibat pendudukan yang meluas.
Kondisi ini diperparah dengan serangan militer Israel yang masih terus berlangsung hampir setiap hari, menewaskan ratusan warga sipil Palestina sejak gencatan senjata mulai berlaku pada Oktober 2025. Organisasi kemanusiaan seperti Oxfam dan berbagai lembaga internasional mengutuk tindakan Israel yang memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah tersebut.
Dalam konteks ini, Hamas secara spesifik mengkritik Dewan Perdamaian (BoP) yang dianggap gagal menjalankan perannya sebagai mediator dan pengawas perdamaian. Kebungkaman BoP dan sikap tidak tegas dari perwakilan khususnya untuk Gaza dinilai melemahkan upaya perdamaian dan menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen komunitas internasional dalam menahan agresi Israel.
Israel ingin caplok 70 persen Gaza, Hamas heran BoP diam seribu bahasa menjadi sorotan utama yang menggambarkan ketegangan yang kian menguat di kawasan tersebut. Hamas mengimbau negara-negara anggota Dewan Perdamaian untuk segera mengambil langkah praktis guna menekan Tel Aviv agar menghentikan kebijakan ekspansifnya dan menghormati perjanjian yang telah disepakati.
Perluasan wilayah kendali Israel ini juga membawa dampak besar bagi warga Palestina yang terpaksa berdesakan di sisa wilayah yang semakin menyempit. Blokade yang kian ketat dan penggusuran paksa berpotensi menciptakan krisis kemanusiaan yang lebih parah, sekaligus memperumit jalannya proses perdamaian yang selama ini diupayakan oleh berbagai pihak.
Dalam situasi yang kritis ini, Israel ingin caplok 70 persen Gaza, Hamas heran BoP diam seribu bahasa menjadi gambaran nyata bahwa diplomasi dan tekanan internasional hingga kini belum mampu menghalau langkah-langkah agresif yang dilakukan oleh Israel. Rencana aneksasi ini juga menimbulkan kekhawatiran bahwa konflik berkepanjangan dan penderitaan warga sipil di Gaza akan terus berlanjut tanpa solusi yang jelas.
Dengan demikian, dunia internasional dihadapkan pada tantangan besar untuk mengambil sikap tegas dan tindakan nyata dalam mengupayakan perdamaian dan menghentikan eskalasi konflik di Jalur Gaza. Kegagalan untuk bertindak dapat berakibat pada meningkatnya ketegangan dan krisis kemanusiaan yang jauh lebih parah di masa yang akan datang.
Israel ingin caplok 70 persen Gaza, Hamas heran BoP diam seribu bahasa menjadi peringatan keras bagi komunitas global agar tidak membiarkan situasi ini berlarut-larut tanpa intervensi yang efektif demi menjaga keamanan dan hak asasi manusia di kawasan tersebut.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan