Media Kampung – Kolaborasi antara Badan Perfilman Indonesia (BPI) dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) menjadi angin segar bagi penguatan industri film Tanah Air. Dalam audiensi yang digelar pada 16 Juni 2026, kedua pihak membahas berbagai tantangan sekaligus merumuskan langkah konkret untuk memajukan ekosistem perfilman nasional. Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan film sebagai sektor prioritas dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
Film Jadi Prioritas Ekonomi Kreatif
Dalam pertemuan tersebut, Kemenekraf menyatakan bahwa film termasuk dalam bidang Media, salah satu dari empat sektor utama ekonomi kreatif bersama Budaya, Desain, serta Digital dan Teknologi. Pemerintah menargetkan investasi sektor film mencapai Rp2,15 triliun dan tengah menyiapkan skema insentif khusus untuk subsektor film, game, dan aplikasi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional melalui pertumbuhan investasi, ekspor, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan kekayaan intelektual Indonesia.
Pengembangan SDM dan Akses Talenta Muda
BPI menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi industri film. Dalam audiensi, BPI mendorong keterbukaan akses bagi mahasiswa dan talenta muda, termasuk kebutuhan akan sistem data yang mendukung pembelajaran dan riset perfilman. Hal ini dinilai krusial untuk menciptakan regenerasi kreatif yang berkelanjutan.
Pemberantasan Pembajakan dan Target Investasi
Pembajakan masih menjadi momok besar bagi industri film. Kerugian akibat pembajakan pada 2024 diperkirakan mencapai Rp14,8 triliun. Untuk mengatasi hal ini, BPI bersama pemerintah berkomitmen memperkuat upaya pemberantasan melalui pembentukan Anti-Piracy Task Force, pemblokiran situs ilegal, dan kampanye budaya menonton film secara legal. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka pembajakan dan melindungi hak cipta para sineas.
Perluasan Akses Layar Bioskop
Isu lain yang mendapat perhatian adalah terbatasnya jumlah layar bioskop di Indonesia. Banyak film lokal belum memiliki kesempatan memadai untuk menjangkau penonton. Oleh karena itu, pembangunan layar bioskop lokal kembali didorong dalam pembahasan ini. Perluasan akses layar diharapkan dapat meningkatkan distribusi film dan memperkuat ekosistem perfilman dari hulu ke hilir.
Tindak Lanjut Kolaborasi
Ketua Umum BPI, Fauzan Zidni, menegaskan bahwa berbagai tantangan yang dihadapi industri film membutuhkan kerja sama berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat film. Sebagai tindak lanjut, BPI dan Kemenekraf akan membentuk kelompok kerja kolaborasi untuk menyusun langkah-langkah lanjutan beserta timeline pelaksanaannya. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi industri film Indonesia, mulai dari pengembangan talenta, perluasan akses, hingga penciptaan ekosistem yang lebih berkelanjutan bagi para pelaku industri.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan