Media Kampung – Ketua KUD Tani Subur, Sutiyana, menegaskan bahwa upaya mendorong petani sawit swadaya menuju praktik perkebunan berkelanjutan tidak cukup hanya melalui sosialisasi sertifikasi. Dukungan pembiayaan dan penguatan kelembagaan menjadi faktor krusial agar petani mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.
Dalam kegiatan Media Brunch RSPO yang digelar Jumat (12/6/2026), Sutiyana mengungkapkan tantangan terbesar yang dihadapi petani sawit swadaya saat ini bukan sekadar pemahaman tentang manfaat sertifikasi, melainkan keterbatasan akses terhadap pendanaan. “Kalau bicara sertifikasi, pertanyaan petani sederhana, siapa yang akan membiayai? Karena banyak petani sebenarnya ingin memperbaiki kebunnya, tetapi terkendala biaya,” ujarnya.
Menurutnya, masih banyak kebun rakyat yang produktivitasnya rendah akibat penggunaan bibit kurang berkualitas dan praktik budidaya yang belum optimal. Biaya peremajaan dan perbaikan tata kelola kebun relatif besar bagi petani swadaya. Banyak petani hanya mampu menghasilkan tandan buah segar (TBS) dalam jumlah terbatas karena tanaman sudah tua atau bukan dari benih unggul. Padahal, dengan praktik budidaya yang tepat, produktivitas bisa meningkat signifikan.
Sutiyana menilai pembentukan kelompok tani atau koperasi menjadi solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. Melalui kelembagaan yang kuat, petani bisa saling mendukung, memperoleh pendampingan, dan memiliki posisi tawar lebih baik dalam mengakses program pemerintah maupun sumber pembiayaan. “Kenapa kita tidak berkelompok? Dengan berkoperasi, banyak hal yang bisa dilakukan bersama. Yang paling penting adalah membangun kepercayaan di tengah masyarakat,” katanya.
Pengalaman KUD Tani Subur menunjukkan bahwa pendampingan berkelanjutan mampu mendorong perubahan pola pikir petani. Mereka tidak lagi hanya berorientasi pada hasil panen jangka pendek, tetapi mulai memahami pentingnya legalitas lahan, penggunaan benih unggul, dan pengelolaan kebun sesuai prinsip keberlanjutan. Meski demikian, Sutiyana mengakui persyaratan administratif untuk memperoleh akses pembiayaan masih menjadi tantangan tersendiri.
Ia menekankan perlunya kolaborasi dari berbagai pihak agar petani tidak berjalan sendiri dalam proses transformasi menuju perkebunan berkelanjutan. “Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Ini tidak bisa dikerjakan oleh petani sendiri. Pemerintah, lembaga pendamping, sektor swasta, hingga pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan sawit harus bekerja bersama,” tuturnya.
Selain pembiayaan, regenerasi petani juga menjadi perhatian. Minat generasi muda untuk terjun ke sektor perkebunan sawit masih rendah, terutama jika usaha perkebunan tidak memberikan kepastian pendapatan yang layak. Sutiyana berharap program penguatan petani tidak hanya fokus pada sertifikasi, tetapi juga menciptakan ekosistem usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan pekebun secara nyata.
Bagi Sutiyana, sertifikasi tetap penting sebagai pintu masuk menuju tata kelola perkebunan yang lebih baik. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada dukungan yang memadai agar petani bisa memenuhi persyaratan. “Petani Indonesia sebenarnya mampu berkembang. Yang dibutuhkan adalah pendampingan, kepercayaan, dan akses terhadap pembiayaan agar mereka bisa naik kelas,” pungkasnya.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan