Media Kampung – Kementerian Perhubungan terus memperkuat transportasi massal perkotaan sebagai upaya menekan beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai Rp300 triliun per tahun. Langkah ini juga bertujuan mengurangi kemacetan dan polusi di wilayah perkotaan.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menyatakan tingginya biaya transportasi saat ini membebani masyarakat dengan porsi mencapai 30 hingga 40 persen dari pendapatan rumah tangga. Sektor transportasi menyerap sekitar 90 persen dari total subsidi BBM nasional.
Selain beban subsidi, tingginya biaya mobilitas berkontribusi pada kemacetan, polusi udara, dan keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan pekerjaan. Pemerintah merespons dengan mengembangkan Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP) di 20 kota utama sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2025–2029.
Aan menekankan bahwa pengembangan transportasi massal perlu perencanaan terintegrasi dan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah, serta tata kelola yang kuat agar sistem transportasi menjadi berkelanjutan dan efisien. Program ini diharapkan memperpendek durasi perjalanan dan meningkatkan aksesibilitas sekaligus memperkuat pusat pertumbuhan ekonomi perkotaan.
Kemenhub juga mendorong digitalisasi layanan transportasi daerah melalui aplikasi Mitra Darat, sistem operasional buy the service (BTS), executive dashboard, dan aplikasi pengawasan standar pelayanan minimal operator bus. Ini untuk meningkatkan kualitas dan pengawasan layanan transportasi massal.
Di Batam, pemerintah daerah mendapat apresiasi karena memperkuat layanan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Batam dengan penambahan armada secara bertahap sejak 2024. Pada 2026, armada Trans Batam bertambah 19 unit menjadi total 52 unit yang melayani lima koridor strategis, termasuk konektivitas ke Bandara Hang Nadim.
Aan menegaskan penguatan transportasi publik menjadi kunci mengurangi beban ekonomi masyarakat akibat biaya transportasi tinggi dan kemacetan, serta mendukung ketahanan energi nasional. Ketersediaan angkutan umum yang efisien diharapkan mampu mengurangi penggunaan BBM subsidi secara signifikan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.







Tinggalkan Balasan