Media Kampung – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI tengah menjajaki skema pembiayaan campuran (blended finance) untuk mendanai proyek kereta ramah lingkungan. Langkah ini diambil untuk mengatasi keterbatasan anggaran negara dalam mendukung sistem transportasi massal nasional. Penjajakan alternatif pembiayaan tersebut dibahas dalam diskusi nasional di Hotel Four Points by Sheraton Jakarta pada Kamis, 11 Juni 2026.
Pembiayaan Hijau dan Instrumen Investasi
Vice President of Sustainability PT KAI, Tria Mutiari Meilan, memaparkan peluang kolaborasi dengan investor global. Seluruh rencana pembangunan perkeretaapian akan dijadikan aset dasar untuk menarik minat investor. Saat ini, pendanaan masih berasal dari internal perusahaan, namun ke depan KAI terbuka terhadap peluang kolaborasi.
Tria menjelaskan bahwa manajemen korporasi tengah mengkaji penerbitan instrumen investasi berwawasan lingkungan, seperti obligasi hijau (green bond) maupun sukuk hijau. Instrumen ini diharapkan dapat menarik minat pembiayaan dari investor yang peduli lingkungan.
Dukungan Pemerintah dan Standar Internasional
Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan Bagian Perencanaan Setditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Andi Guntur Asapa, menyatakan dukungan pemerintah terhadap alternatif pembiayaan ramah lingkungan. Ia menekankan bahwa green finance menjadi isu besar global. Dengan keterbatasan pembiayaan, pemerintah sangat mendukung adanya alternatif tersebut.
Andi menambahkan bahwa penyusunan proposal proyek hijau harus sesuai dengan standar kriteria keuangan internasional. Pengukuran tingkat penurunan emisi karbon secara presisi menjadi kunci penting untuk menarik donor global. Hal ini diperlukan agar proyek dapat ditawarkan ke negara-negara donor dan lembaga internasional.
Skema Blended Finance dan Peran BPDLH
Konsultan Irawati Hermawan mengusulkan skema pencampuran dana atau blended finance. Selama 1,5 tahun, melalui rapat-rapat dengan Bappenas, Kementerian Keuangan, PT SMI, dan PT IIF, telah diusulkan innovative financing untuk alternatif non-konvensional. Blended finance menjadi salah satu opsi yang diusulkan.
Irawati menilai kehadiran Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) memberikan angin segar. BPDLH, sebagai badan BLU di bawah Kementerian Keuangan, bertugas mengumpulkan dana donor berupa pinjaman murah dengan bunga 0,2-0,3 persen serta dana hibah yang dapat dicampur dengan sumber pendanaan lain.
Harapan ke Depan
Skema pendanaan inovatif ini diharapkan menjadi terobosan penting untuk mewujudkan sistem transportasi massal ramah ekosistem. Keberhasilan implementasi pembiayaan kreatif ini dapat menjadi percontohan sukses bagi sektor industri lainnya di Indonesia.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan