Media Kampung – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengumumkan rencana konversi penggunaan LPG rumah tangga menjadi CNG Indonesia sebagai upaya mengurangi beban subsidi energi dan menghemat devisa negara hingga Rp 130‑137 triliun.
Pengumuman tersebut disampaikan dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto pada 5 Mei 2026, setelah Bahlil menyampaikan temuan cadangan gas raksasa milik Eni di Kutai, Kalimantan Timur.
Bahlil menjelaskan bahwa harga CNG lebih murah sekitar 30 persen dibandingkan LPG karena bahan bakarnya berasal dari dalam negeri, termasuk cadangan baru sekitar 3.000 mmcfd yang baru dipetakan.
“CNG itu sudah dilakukan kajian, harganya jauh lebih murah. Kurang lebih sekitar 30 persen lah lebih murah. Kenapa dia lebih murah? Karena yang pertama gasnya itu ada di kita dan industrinya ada di kita, dalam negeri,” tegasnya.
Dengan harga yang lebih kompetitif, Bahlil memperkirakan potensi penghematan devisa negara dapat mencapai antara Rp 130 triliun hingga Rp 137 triliun per tahun.
Ia menambahkan, “Dan kalau itu lebih murah, itu akan mengurangi subsidi kita atau kalau kita mau membantu rakyat lagi, kita akan mengurangi beban rakyat dalam konteks pembelian.”
Saat ini, sektor hotel, restoran, serta industri makanan dan minuman sudah mulai memakai CNG, sementara penggunaan untuk rumah tangga masih dalam tahap uji coba tabung 3 kg.
“Nah untuk yang 3 kg, memang tabungnya masih dilakukan uji coba. Karena tekanannya kan besar sekali, dia sekitar 200‑250 bar. Nah ini yang kita akan coba untuk modifikasi,” ujar Bahlil.
Pengujian tabung kecil diperkirakan selesai dalam tiga bulan ke depan, dan hasilnya akan menentukan pelaksanaan konversi massal.
“Insyaallah 2‑3 bulan ini kita akan dapat hasilnya. Kemudian kalau itu sudah dinyatakan form, kita akan melakukan konversi,” kata Bahlil pada akhir konferensi pers.
Data menunjukkan Indonesia masih mengimpor 75‑80 persen kebutuhan LPG, dengan konsumsi nasional mencapai 7‑8 juta ton per tahun, sementara industri petrokimia memerlukan tambahan 2‑3 juta ton.
Ketergantungan pada impor LPG membuat negara rentan terhadap fluktuasi harga global, sehingga diversifikasi sumber energi menjadi kebijakan strategis.
Model pembiayaan yang dipilih pemerintah adalah Business‑to‑Business (B2B), di mana pemerintah menyediakan gas C1 dan C2, sementara pelaku usaha mengelola distribusi dan layanan serupa dengan jaringan LPG.
“Ini kan modelnya B2B aja nantinya. Jadi pemerintah hanya menyiapkan terhadap gas C1, C2. Kemudian instrumen ekosistem bisnisnya, dia itu tidak kurang atau hampir sama dengan ekosistem daripada bisnis LPG,” jelas Bahlil.
Subholding Gas Pertamina dan PT PGN Tbk sudah mulai menyalurkan CNG ke Balikpapan, menandai langkah awal pengembangan infrastruktur gas alam di wilayah timur.
Keberhasilan program konversi diperkirakan akan menurunkan beban subsidi energi negara, memberikan ruang fiskal untuk alokasi ke sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah menargetkan bahwa dalam satu tahun pelaksanaan, rumah tangga yang beralih ke CNG dapat mencapai jutaan unit, mempercepat transisi energi bersih.
Jika target tercapai, selain penghematan devisa, Indonesia juga akan mengurangi emisi karbon, sejalan dengan komitmen pada agenda perubahan iklim global.
Pengawasan dan regulasi akan terus diperkuat untuk memastikan keamanan tabung bertekanan tinggi serta kualitas gas yang didistribusikan.
Dengan langkah ini, Bahlil berharap CNG Indonesia menjadi alternatif energi yang handal, menurunkan ketergantungan pada LPG impor, dan memperkuat kemandirian energi nasional.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan