Media Kampung – Satgas Haji Polri terus memperkuat pengawasan selama musim haji 2026 untuk melindungi masyarakat dari praktik haji non-prosedural, termasuk penyalahgunaan visa dan penipuan keberangkatan. Langkah ini mencakup deteksi dini, tindakan preventif, dan penindakan terhadap calon jemaah yang berangkat tidak sesuai aturan resmi.
Pengawasan tersebut dijalankan secara ketat melalui koordinasi dengan berbagai kementerian terkait serta otoritas Arab Saudi. Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir selaku Kadiv Humas Polri menyatakan bahwa pembentukan Satgas Haji Polri bertujuan memberikan perlindungan negara agar pelaksanaan ibadah haji berlangsung aman dan sesuai ketentuan pemerintah.
Dalam satu operasi di Bandara Soekarno-Hatta pada 15 Mei 2026, Satgas Haji Polri bersama Kantor Imigrasi berhasil mencegah keberangkatan 32 calon jemaah yang diduga menggunakan jalur perjalanan ilegal. Petugas menemukan bahwa sebagian besar menggunakan visa kerja Arab Saudi jenis single entry yang masa berlakunya 90 hari, namun visa tersebut disalahgunakan untuk keberangkatan ibadah haji.
Dari pemeriksaan lebih lanjut, lima orang mengaku hendak melaksanakan ibadah haji melalui jalur tertentu, sementara yang lain mengaku tujuan perjalanan sebagai wisata. Satu orang yang berperan sebagai tour leader sekaligus manajer operasional agen perjalanan Travel FEIGO juga diperiksa mendalam oleh petugas.
Seluruh paspor, boarding pass, dan visa kerja yang terkait kasus tersebut turut diamankan untuk penyelidikan. Johnny menekankan bahwa Satgas Haji Polri mengedepankan langkah pencegahan sejak awal agar masyarakat tidak menjadi korban praktik penipuan dan penyalahgunaan jalur keberangkatan haji.
Selain pengawasan keberangkatan, Subsatgas Gakkum Satgas Haji dan Umrah Polri juga menangani 11 laporan polisi dan 21 laporan informasi selama musim haji berlangsung. Sebanyak 13 tersangka telah ditetapkan terkait kasus pemberangkatan ilegal calon jemaah haji dengan total korban mencapai 320 orang dan kerugian mencapai Rp10,025 miliar.
Johnny mengingatkan masyarakat untuk selalu memastikan legalitas penyelenggara perjalanan haji dan memeriksa seluruh dokumen keberangkatan sesuai ketentuan pemerintah dan otoritas Arab Saudi. Ia mengimbau agar masyarakat tidak mudah tergoda tawaran keberangkatan cepat melalui jalur tidak resmi demi menjaga keamanan dan kelancaran ibadah haji.
Satgas Haji Polri dibentuk sebagai bentuk sinergi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Imigrasi, Kementerian Haji, serta otoritas Bandara Soekarno-Hatta. Kolaborasi ini bertujuan memperketat pengawasan dokumen perjalanan dan validitas visa demi mencegah penipuan dan pemberangkatan ilegal selama musim haji 2026.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan