Media Kampung, Jawa Barat – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di wilayahnya akan diperpanjang. Menurutnya, pelaksanaan WFH tidak menjadi masalah selama produktivitas kerja tetap berjalan dengan baik.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi usai menghadiri Rapat Paripurna Kesepakatan Bersama antara Gubernur dan DPRD Jawa Barat mengenai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Jawa Barat pada Rabu, 5 Agustus 2026.
Produktivitas Jadi Fokus Utama
Dedi menegaskan bahwa keberhasilan kerja tidak semata-mata diukur dari kehadiran fisik pegawai di kantor, melainkan dari capaian hasil kerja yang dihasilkan. Ia mencontohkan bahwa penerapan WFH di Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah meningkatkan produktivitas, khususnya dalam bidang pembangunan.
“Jawa Barat kan ada WFH, produksi pembangunannya meningkat dibanding yang dulu masuk tiap hari,” ujar Dedi. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam pola kerja dapat memberikan dampak positif jika diimbangi dengan manajemen yang baik dan target yang jelas.
Penyesuaian Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Dedi juga menjelaskan bahwa tidak semua pekerjaan ASN dapat dilakukan secara remote. Pekerjaan administratif yang memungkinkan menggunakan teknologi informasi dapat dilakukan dari rumah, sedangkan pekerjaan teknis yang memerlukan kehadiran fisik di lapangan harus tetap dilakukan secara langsung.
“Yang penting kalau yang administrasi itu kerja di rumah juga enggak ada masalah. Yang tidak bisa kerja di rumah ya mereka yang bekerja secara teknis di lapangan,” jelasnya. Oleh karena itu, penerapan WFH perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing bidang kerja.
Konteks dan Dampak Kebijakan WFH
Kebijakan perpanjangan WFH ini sejalan dengan tren kerja fleksibel yang mulai diterapkan di berbagai instansi pemerintahan dan swasta. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi pegawai, sekaligus mendukung efisiensi operasional.
Penerapan WFH yang disertai pengawasan dan evaluasi kinerja secara berkala dapat membantu memastikan bahwa produktivitas tetap optimal tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
Tinggalkan Balasan