Media Kampung – Pemerintah berencana membangun 7.952 unit hunian pascabencana dengan total anggaran sebesar Rp2,34 triliun yang akan dialokasikan di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Sorotan serius datang dari DPR RI, khususnya anggota Komisi V, Mori Hanafi, yang menekankan pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam penggunaan dana tersebut.
Mori Hanafi mengingatkan pemerintah agar memberikan rincian lengkap terkait pemanfaatan anggaran besar ini kepada DPR. Ia menilai, transparansi dan efektivitas anggaran menjadi kunci utama agar program hunian dapat berjalan sesuai harapan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Selain itu, Mori juga menyoroti kelompok masyarakat korban kebakaran di permukiman padat yang sering kali mengalami kerugian besar namun belum sepenuhnya terakomodasi dalam program bantuan hunian dari pemerintah. Ia mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) untuk mencari skema pendanaan yang dapat meliputi korban kebakaran agar mereka juga mendapatkan dukungan serupa seperti korban bencana alam.
“Kebakaran di kawasan padat penduduk biasanya berdampak besar bagi warga berpenghasilan rendah. Namun, belum semua korban kebakaran mendapat perlindungan bantuan perumahan. Kementerian PKP perlu mengupayakan mekanisme agar mereka bisa memperoleh bantuan sebanding dengan korban bencana lainnya,” ujar Mori dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu, 27 Mei 2026.
Selain fokus pada pembangunan fisik, Mori menekankan bahwa sektor perumahan saat ini menjadi kebutuhan nasional yang mendesak dengan backlog dan permintaan hunian yang masih tinggi. Keberhasilan program ini menurutnya tidak hanya bergantung pada pembangunan rumah, tetapi juga pada kesiapan regulasi, pembiayaan, serta sinergi antar instansi terkait.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa penanganan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra telah memasuki tahap pemulihan permanen. Pemerintah terus mendorong proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) dengan melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah secara terpadu.
Tito menjelaskan, sejak pembentukan tim koordinasi pada 24 Januari lalu, berbagai layanan dasar seperti pemerintahan, listrik, bahan bakar minyak, internet, rumah sakit, dan puskesmas telah kembali berjalan normal. Infrastruktur jalan nasional juga telah tersambung kembali, meski beberapa jembatan masih menggunakan konstruksi sementara.
Proses pemulihan di sektor pendidikan juga menunjukkan kemajuan dengan sebagian besar dari 4.922 sekolah terdampak bencana sudah beroperasi kembali secara normal. Meski demikian, sejumlah sekolah di zona merah masih menggunakan ruang darurat atau menumpang di sekolah lain sambil menunggu proses relokasi selesai.
Dengan adanya anggaran besar untuk pembangunan hunian ini, DPR berharap pemerintah dapat mempertanggungjawabkan alokasi dana secara transparan dan memastikan bantuan menyentuh seluruh masyarakat terdampak, termasuk korban kebakaran di permukiman padat. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan dan meningkatkan kualitas hunian pascabencana di wilayah Sumatra.
Secara keseluruhan, pembangunan hunian dengan anggaran Rp2,34 triliun menjadi bagian penting dari upaya pemulihan pascabencana yang tengah dipacu oleh pemerintah. Namun, keterbukaan dalam pengelolaan anggaran dan perhatian pada seluruh kelompok masyarakat terdampak menjadi kunci keberhasilan dan keberlanjutan program tersebut.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan