Media Kampung – Komisi VII DPR RI mendorong agar Badan Standardisasi Nasional (BSN) dapat memaksimalkan perannya guna memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar nasional dan internasional. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja antara Panitia Standar Nasional Indonesia (SNI) Komisi VII DPR RI dengan Pelaksana Tugas Kepala BSN, Yustinus Kristianto Widiwardono, di Tangerang Selatan, Senin (25/5/2026).
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menilai fungsi BSN saat ini masih belum optimal sehingga manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dan pelaku industri belum maksimal. Ia menegaskan posisi BSN sangat strategis dalam meningkatkan kualitas produk lokal serta memberikan perlindungan kepada konsumen di tengah persaingan industri global yang semakin ketat.
Saleh juga menyoroti aspek regulasi dan hubungan BSN dengan berbagai lembaga mitra di seluruh Indonesia. Saat ini, BSN telah bekerja sama dengan lebih dari 1.900 lembaga pengukuran dan pengujian yang tersebar di berbagai daerah. Legislator dari Komisi VII ingin memastikan efektivitas lembaga-lembaga tersebut dalam mendukung tugas BSN, terutama dalam pengawasan produk impor, produk lokal, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam kesempatan yang sama, Yustinus Kristianto Widiwardono mengakui tantangan utama BSN adalah rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI), khususnya pada produk dengan sertifikasi sukarela. Selain itu, keterbatasan anggaran dan kewenangan yang tumpang tindih dengan kementerian lain, seperti Kementerian Perindustrian, turut menjadi hambatan dalam penguatan fungsi BSN.
Rapat tersebut berlangsung di gedung Laboratorium SNSU BSN, Komplek BRIN, Kota Tangerang Selatan dan dihadiri oleh jajaran BSN, anggota Panja SNI Komisi VII DPR RI, serta Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk membahas penguatan standar nasional sebagai upaya meningkatkan daya saing produk Indonesia di kancah global.
Dengan dorongan dari DPR, BSN diharapkan dapat memperkuat peran dan kewenangannya sehingga mampu mendorong kualitas produk dalam negeri lebih baik, memberikan perlindungan konsumen yang lebih optimal, dan meningkatkan efektivitas pengawasan produk dari berbagai sektor industri. Langkah ini penting mengingat standardisasi yang kuat akan menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk Indonesia.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan