Media Kampung – Ijtima Ulama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merekomendasikan agar pelaksanaan Muktamar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendatang terbebas dari praktik transaksional. Forum ulama tersebut juga mendorong agar muktamar melahirkan kepemimpinan yang amanah, profesional, dan visioner sehingga PBNU kembali berperan sebagai lokomotif civil society.
Rekomendasi ini disampaikan Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP PKB, Maman Imanulhaq, usai Ijtima Ulama PKB di Hotel Fairmont, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (23/7). Menurut Maman, para ulama dan kiai memiliki tanggung jawab untuk membenahi PBNU agar organisasi tersebut dapat menjalankan fungsi strategisnya di tengah masyarakat.
“Iya, jadi salah satu rekomendasi dari ijtima ulama ini adalah soal tanggung jawab para ulama para kiai untuk membenahi PBNU. Mereka tetap menginginkan PBNU sebagai lokomotif civil society dalam memberikan kritik yang konstruktif kepada pemerintah, mendampingi umat untuk melakukan pemberdayaan ekonomi, serta meningkatkan kualitas pendidikan,” jelas Maman.
Maman menegaskan, Ijtima Ulama meminta agar Muktamar ke-35 PBNU yang akan digelar di Jombang diselenggarakan secara bersih dan tidak diwarnai praktik transaksional. Forum tersebut berharap muktamar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu. “Oleh sebab itu ijtima ulama meminta agar muktamar di Jombang besok itu muktamar yang betul-betul jauh dari praktik-praktik transaksional, jauh dari praktik-praktik yang hanya memanfaatkan PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama),” tuturnya.
Selain itu, muktamar diharapkan menjadi forum terbuka yang melibatkan lebih banyak kalangan, termasuk generasi muda dan profesional, dalam menentukan arah organisasi ke depan. Menurut Maman, keterlibatan mereka penting agar PBNU mampu menjawab tantangan zaman. “Tapi lebih dari itu, ini adalah muktamar yang harus melibatkan begitu banyak pihak, memberikan peluang bagi anak-anak muda, profesionalisme dan sebagainya, serta merumuskan kembali bagaimana ke depan peran Nahdlatul Ulama menjadi kembali lokomotif civil society,” katanya.
Dalam ijtima tersebut, para kiai juga menyoroti sejumlah isu strategis, termasuk gagasan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tentang “taubatan ekologi”. Gagasan ini berkaitan dengan upaya memperbaiki hubungan manusia dengan lingkungan dan menghentikan praktik perusakan alam seperti illegal logging. “Bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan lingkungan, bagaimana kita juga menghentikan pola-pola illegal logging dan lain sebagainya, sehingga muktamar NU ke depan betul-betul harus dipimpin oleh pemimpin yang amanah, profesional, alim, alamah, dan juga visioner ke depan,” sambung Maman.
Maman menekankan bahwa kepemimpinan PBNU memiliki arti penting tidak hanya bagi organisasi, tetapi juga bagi Indonesia secara keseluruhan. Ia berharap muktamar dapat melahirkan sosok pemimpin yang memahami arah pembangunan bangsa. “Bicara soal NU adalah bicara soal Indonesia. Kalau Indonesia ingin baik, maka PBNU harus dipimpin oleh orang-orang yang betul-betul paham ke mana Indonesia akan dibawa,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan