Media Kampung – Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara di tengah polemik yang menyeruak soal frekuensi kunjungannya ke luar negeri. Dalam pidato di Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Munas Hipmi) XVIII di Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026), ia menegaskan bahwa lawatan tersebut adalah konsekuensi dari politik luar negeri bebas aktif yang diwariskan para pendiri bangsa.
Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Prabowo tercatat telah melakukan 54 kali lawatan ke luar negeri, mulai dari China hingga Prancis. Angka ini memicu kritik dari berbagai pihak, termasuk mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal yang menilai frekuensi tersebut tidak lazim dan memakan biaya besar. Dino bahkan mengusulkan agar presiden menggunakan konferensi video untuk menekan pengeluaran negara.
Menanggapi hal itu, Prabowo justru heran dengan sorotan tersebut. Ia membandingkan dirinya dengan Presiden ke-7 Joko Widodo yang jarang bepergian ke luar negeri namun juga kerap dikritik. “Ada presiden kayak Pak Jokowi yang jarang ke luar negeri, disalahkan. Saya sering ke luar negeri, (dibilang) ‘Prabowo sering ke luar negeri’. Aneh,” ujarnya.
Prabowo menjelaskan bahwa dinamika geopolitik global saat ini sangat kompleks dan penuh ketidakpastian. Indonesia, menurutnya, harus menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan besar tanpa terlibat dalam pakta militer mana pun. Ia mencontohkan undangan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
“Kalau Presiden Amerika Serikat ngundang Presiden Indonesia dan Presiden Indonesia enggak hadir, ah coba aja,” kata Prabowo. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak punya musuh dan ingin bersahabat dengan semua negara. Prinsip “seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak” menjadi pedoman diplomasinya.
Prabowo juga menyebut bahwa dirinya telah menetapkan arah politik luar negeri Indonesia sejak awal menjabat, yaitu melanjutkan politik nonblok dan bebas aktif. Ia mengaku baik dengan Putin maupun Trump, dan meskipun kritik terus berdatangan, ia yakin garis kebijakan yang ditempuhnya sudah tepat.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga angkat bicara membela presiden. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak istana mengenai rincian anggaran perjalanan dinas presiden. Polemik ini diprediksi akan terus bergulir seiring dengan rencana lawatan presiden ke sejumlah negara dalam waktu dekat.
