KPK Gencarkan Penilaian Desa Antikorupsi dan Operasi Tangkap Tangan Besar di Seluruh Indonesia

**Media Kampung, Jakarta** – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat upaya perangi korupsi dengan menilai program Desa Antikorupsi di Natuna serta melancarkan operasi tangkap tangan berskala nasional. Langkah-langkah ini menegaskan komitmen lembaga dalam menata tata kelola pemerintahan desa dan institusi publik.

Penilaian desa antikorupsi dilakukan di Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, di mana Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik, menekankan bahwa program tersebut harus menjadi fondasi pemerintahan bersih, transparan, dan akuntabel, bukan sekadar mengejar predikat. Ia menambah bahwa desa adalah ujung tombak pelayanan publik sehingga integritas di level ini sangat krusial.

Kejagung Sita Bangunan dan Batu Bara Milik Perusahaan Terafiliasi Samin Tan

H Hukum & Kriminal

159 hari

Sementara itu, KPK menggelar operasi tangkap tangan di wilayah Jabodetabek yang menjerat 17 orang, termasuk politisi senior Golkar Fahd A. Rafiq, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri, serta sejumlah pejabat BPN. Barang bukti berupa koper berisi uang tunai dan valuta asing senilai ratusan miliar rupiah ditemukan, mengindikasikan praktik suap dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB).

KPK juga memanggil pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan BPK Aceh sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengondisian hasil audit BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pemeriksaan ini melanjutkan rangkaian penyelidikan yang dimulai pada Juni 2026, di mana sejumlah pejabat daerah dan Bupati Muara Enim telah ditetapkan sebagai tersangka.

KPK Siap Kembangkan Kasus Bea Cukai Setelah Nama Dirjen Djaka Budi Muncul di Sidang

H Hukum & Kriminal

112 hari

Selain itu, Kejaksaan Agung melimpahkan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Jaksa Agung Muda Febrie Adriansyah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk diproses lebih lanjut, menandai tahapan finalisasi berkas perkara.

Serangkaian tindakan KPK ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada penegakan hukum semata, melainkan juga pada pembentukan budaya integritas di seluruh tingkatan pemerintahan. Diharapkan, upaya ini akan memperkuat kepercayaan publik dan mendorong reformasi sistemik yang berkelanjutan.

Mahfud MD Prediksi Praperadilan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Berpotensi Ditolak Hakim

H Hukum & Kriminal

34 hari