Media Kampung – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir mengimbau pemerintah daerah (Pemda) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk segera melakukan intervensi guna mengendalikan kenaikan harga beras yang terjadi di sejumlah daerah. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang berlangsung secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Selasa (18/8/2026).
Tomsi menegaskan bahwa beras sebagai komoditas pangan utama memiliki peran besar dalam memengaruhi inflasi nasional. Oleh karena itu, kenaikan harga beras harus segera ditangani agar tidak semakin membebani masyarakat luas.
Kondisi Harga Beras di Daerah
Beberapa daerah mencatat kenaikan harga beras yang cukup signifikan, seperti Kabupaten Bone Bolango yang mengalami kenaikan sekitar 13 persen dan Kabupaten Pohuwato yang hampir mencapai 10 persen. Tomsi meminta Pemda dan TPID untuk turun langsung ke lapangan guna memantau kondisi harga, memastikan ketersediaan pasokan, dan mengidentifikasi faktor penyebab kenaikan harga beras tersebut.
Langkah Intervensi yang Diperlukan
Salah satu langkah yang dianjurkan adalah pelaksanaan operasi pasar, terutama di daerah-daerah yang mengalami kenaikan harga paling tinggi. Khusus untuk Kabupaten Bone Bolango, Tomsi meminta Perum Bulog untuk berkoordinasi dengan Pemda setempat agar operasi pasar dapat segera berjalan.
Tomsi menegaskan bahwa intervensi harus dilakukan secara cepat dan tidak menunggu harga beras naik terlalu tinggi. TPID harus melakukan pemantauan aktif dan mengambil tindakan sejak muncul indikasi kenaikan harga agar harga beras tetap stabil.
Koordinasi dan Pengawasan Stok
Selain operasi pasar, pengawasan terhadap stok beras juga menjadi prioritas untuk memastikan ketersediaan yang cukup di tingkat daerah. Tomsi mendorong TPID untuk memperkuat koordinasi dengan Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam mengawasi perkembangan harga dan stok beras.
Data resmi menunjukkan bahwa stok beras nasional saat ini mencapai hampir 5,7 juta ton, jumlah tertinggi sepanjang sejarah. Ketersediaan stok yang besar ini diharapkan dapat menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas harga di berbagai daerah.
Pengaruh Harga Beras terhadap Inflasi
Berdasarkan data BPS, kenaikan harga beras memiliki dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Pada September 2023, inflasi harga beras tercatat sebesar 5,61 persen, dan pada Februari 2024 mencapai 5,32 persen. Jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras juga meningkat dari 106 kabupaten/kota menjadi 120 kabupaten/kota.
Tomsi menekankan pentingnya langkah cepat dan tepat dari Pemda dan TPID untuk mencegah kenaikan harga beras yang lebih tinggi, mengingat dampaknya terhadap inflasi dan kesejahteraan masyarakat.
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh narasumber dari berbagai instansi, termasuk BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satgas Pangan Polri, dan Kejaksaan. Selain itu, jajaran Pemda dari seluruh Indonesia juga mengikuti kegiatan ini secara daring.
Tomsi mengingatkan kembali bahwa dengan stok beras nasional yang melimpah, kenaikan harga beras seharusnya dapat dihindari jika intervensi dilakukan secara efektif dan tepat waktu. Kegagalan mengendalikan harga beras bukan hanya akan membebani masyarakat, tetapi juga mencerminkan kesalahan pengelolaan stok dan distribusi di tingkat daerah.
Dengan langkah-langkah cepat dan koordinasi yang kuat antarinstansi dan daerah, diharapkan harga beras dapat terjaga stabil sehingga inflasi dapat dikendalikan dan masyarakat tetap terlindungi dari dampak kenaikan harga pangan pokok.
Tinggalkan Balasan