Media Kampung – Pemerintah Indonesia mengakui bahwa pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di dalam negeri masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga, termasuk Vietnam. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi, menyampaikan bahwa bauran energi terbarukan Indonesia pada tahun lalu hanya mencapai sekitar 16 persen, masih di bawah target yang telah ditetapkan.
Perbandingan Perkembangan EBT antara Indonesia dan Vietnam
Dalam satu dekade terakhir, Vietnam berhasil menyumbang lebih dari separuh penambahan kapasitas energi terbarukan di kawasan ASEAN. Sebaliknya, kontribusi Indonesia hanya sekitar 10 persen. Keberhasilan Vietnam bukan karena potensi sinar matahari yang lebih besar, sebab Indonesia justru memiliki potensi tenaga surya yang diperkirakan mencapai 7.700 gigawatt, salah satu yang terbesar di dunia.
Edi Prio Pambudi menjelaskan bahwa kunci keberhasilan Vietnam terletak pada tarif yang jelas, proses perizinan yang sederhana, serta kepastian kebijakan yang memungkinkan ribuan proyek energi terbarukan dapat dibiayai dalam waktu relatif singkat.
Rekomendasi Bank Dunia untuk Omzet Pengusaha Kena Pajak
Selain isu pengembangan EBT, Bank Dunia memberikan rekomendasi terkait ambang batas omzet bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Indonesia. Dalam laporan berjudul “Indonesia Unlocking Business Tax Potential for Growth” edisi Juli 2026, Bank Dunia menyarankan agar pemerintah menurunkan ambang batas omzet PKP dari Rp 4,8 miliar menjadi Rp 500 juta per tahun.
Ambang batas yang saat ini berlaku di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia dan setara dengan hampir 70 kali produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia. Hal ini jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN berpendapatan menengah dan anggota OECD. Akibatnya, banyak pelaku usaha diduga sengaja menjaga omzet tetap di bawah ambang batas agar tidak wajib menjadi PKP, yang berdampak mempersempit basis pajak dan mengganggu rantai kredit PPN.
Konteks dan Dampak Kebijakan
Pengembangan energi baru terbarukan menjadi fokus penting dalam upaya Indonesia mencapai target net zero emission dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Namun, lambatnya kemajuan dibanding negara lain seperti Vietnam menunjukkan tantangan dalam regulasi, insentif, dan implementasi kebijakan.
Sementara itu, penyesuaian ambang batas omzet PKP diharapkan dapat memperluas basis pajak dan mendukung pertumbuhan usaha kecil menengah yang selama ini menjaga omzetnya agar tidak melewati ambang batas tinggi tersebut.
Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong investasi dan percepatan transisi energi di Indonesia, sekaligus memperbaiki sistem perpajakan yang lebih inklusif dan efisien.
Tinggalkan Balasan