Media Kampung, Jakarta – Biro Pendidikan Mental dan Spiritual (Dikmental) Setda Provinsi DKI Jakarta mengusulkan anggaran sebesar Rp 362,3 miliar untuk Tahun Anggaran 2027. Anggaran ini mengalami peningkatan dibandingkan anggaran 2026 sebesar Rp 351,5 miliar.
Usulan Anggaran dan Alokasi Hibah
Usulan anggaran tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta, Fajar Eko Satriyo, dalam rapat kerja bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta yang membahas Rancangan KUA-PPAS APBD 2027 pada tanggal 27 Juli 2026.
Dari total anggaran Rp 362,3 miliar, sekitar Rp 8,06 miliar dialokasikan untuk belanja barang dan jasa, sedangkan Rp 354,26 miliar diperuntukkan sebagai belanja hibah.
Penerima Hibah
Dana hibah ini akan disalurkan kepada 309 penerima yang terdiri atas:
- 29 lembaga dan organisasi kemasyarakatan (ormas),
- 167 rumah ibadah,
- 113 majelis taklim, taman pendidikan Alquran (TPA), taman kanak-kanak Alquran (TKA), pondok pesantren, dan madrasah diniyah takmiliyah (MDT).
Program Prioritas Tahun 2027
Biro Dikmental akan menjalankan berbagai program prioritas, antara lain:
- Fasilitasi pembinaan mental dan spiritual masyarakat,
- Penyelenggaraan petugas haji daerah,
- Pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang mental dan spiritual,
- Pemberian hibah kepada lembaga keagamaan.
Selain itu, fungsi koordinasi kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan juga menjadi bagian dari program kesejahteraan rakyat yang dijalankan oleh Biro Dikmental.
Bantuan dan Insentif
Program lain yang menjadi fokus adalah:
- Bantuan operasional tempat ibadah,
- Pemberian insentif bagi guru agama atau guru ngaji,
- Insentif bagi petugas rumah ibadah,
- Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi penerima insentif.
Konteks dan Pentingnya Anggaran
Usulan anggaran ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan pembinaan mental dan spiritual masyarakat, serta mendukung lembaga keagamaan yang menjadi pilar dalam kehidupan sosial dan budaya di ibu kota. Peningkatan anggaran dibanding tahun sebelumnya menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sektor ini.















Tinggalkan Balasan