Media Kampung – Pemerintah menargetkan 30.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terbentuk hingga akhir tahun 2026. Program yang baru berjalan sekitar satu setengah bulan ini juga mulai diuji coba sebagai saluran penyaluran bantuan sosial (bansos) seperti PKH dan BPNT.
Presiden Prabowo Subianto mengakui masih banyak kekurangan dalam operasional KDKMP, seperti infrastruktur listrik, air, dan internet yang belum merata. Namun, ia optimistis ke depan koperasi ini akan dilengkapi gudang, cold storage, truk pengangkut, apotek obat generik murah, bengkel alat mesin pertanian (alsintan), dan menjadi penyalur barang bersubsidi.
Target dan Realisasi Pembentukan KDKMP
Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (20/7/2026), Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui KDKMP. Hingga pertengahan 2026, pembangunan fisik koperasi terus berjalan di berbagai daerah. Di Kabupaten Seluma, Bengkulu, misalnya, sarana dan prasarana seperti 8 mobil operasional dan 36 rak sudah mulai didistribusikan ke titik-titik yang pembangunannya rampung.
Uji Coba Penyaluran Bansos via KDKMP
Kementerian Sosial (Kemensos) berencana menguji coba penyaluran bansos melalui KDKMP pada Agustus 2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, simulasi akan dilakukan di beberapa koperasi yang sudah aktif. Skema ini memungkinkan penerima PKH dan BPNT membelanjakan dana bansos langsung di koperasi, sekaligus memanfaatkan layanan perbankan Himbara yang tersedia. Langkah ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
Potensi Penghematan Rantai Pasok
Presiden Prabowo mengungkapkan, keberadaan KDKMP dapat memangkas rantai distribusi yang selama ini membuat petani hanya menikmati 30% dari nilai jual produknya. Dengan margin keuntungan koperasi hanya 5-10%, petani dan konsumen bisa mendapatkan porsi lebih besar. Pemerintah memperkirakan penghematan dari efisiensi rantai pasok mencapai Rp 313 triliun per tahun.
Di Lamongan, Jawa Timur, kinerja koperasi sudah terbukti. Sebanyak 1.868 koperasi aktif mencatat omzet Rp 814 miliar. Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bahkan menerima penghargaan sebagai Pembina Koperasi Andalan Jawa Timur 2026 atas keberhasilannya membina sektor tersebut.
Ke depan, pemerintah berharap KDKMP menjadi tulang punggung ekonomi desa, sekaligus alat untuk menghilangkan praktik rentenir yang selama ini membebani petani dan pelaku UMKM.
Tinggalkan Balasan