Media Kampung, Denpasar — Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Pemerintah Provinsi Bali memperkuat komitmen untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Acara penguatan komitmen digelar di Wisma Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (11/7/2026), dan dihadiri langsung oleh Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti serta Gubernur Bali I Wayan Koster.
Dalam sambutannya, Amalia menekankan pentingnya sensus ekonomi sebagai instrumen untuk memperbarui data perekonomian nasional. Ia menjelaskan bahwa sensus ekonomi bukan hanya dilakukan Indonesia, melainkan juga negara-negara lain seperti Malaysia, Amerika Serikat, Jepang, China, dan Korea Selatan yang rutin melakukannya setiap lima tahun sekali. “Jadi jangan dikira ini adalah pekerjaan kita sendiri. Tanpa Sensus Ekonomi, kebijakan ekonomi tidak akan tepat karena kita tidak tahu denyut dan aktivitas ekonomi yang sedang terjadi,” ujar Amalia dalam keterangan tertulis, Minggu (12/7).
Amalia menyoroti potensi ekonomi Bali yang sangat besar, tidak hanya dari sektor pariwisata tetapi juga ekonomi kreatif, kopi, kakao, produk kelautan, hingga minyak atsiri yang telah menembus pasar ekspor. Ia menegaskan bahwa seluruh potensi tersebut harus tercatat dalam statistik resmi agar kebijakan yang diambil pemerintah daerah maupun pusat dapat tepat sasaran. “Semua potensi dan dinamika ini harus dicatat. Jangan sampai terlewat, karena potensinya akan hilang dari radar kebijakan,” tegasnya.
Gubernur Bali I Wayan Koster menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus. Menurutnya, pembangunan daerah harus didasarkan pada pendekatan ilmiah dan data yang akurat. “Yang paling berkepentingan dengan Sensus Ekonomi adalah kita, Bali. Jadi kita harus support penuh, serius, jangan setengah-setengah, supaya kita bisa bekerja dengan data,” ujar Koster. Ia juga mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif demi kualitas data yang baik.
BPS telah menerjunkan 3.774 petugas sensus untuk mendata usaha dan rumah tangga di seluruh kabupaten/kota di Bali. Hingga 11 Juli 2026, capaian pendataan telah mencapai 43,35 persen. Hasil pemutakhiran awal menunjukkan Provinsi Bali memiliki sekitar 647.337 unit usaha, yang terdiri dari 1.803 usaha besar, 12.578 usaha menengah, dan 632.956 usaha mikro dan kecil.
Puncak acara ditandai dengan penancapan kayon sebagai simbol dimulainya komitmen bersama. Usai acara, Amalia meninjau langsung pendataan lapangan di Tuban, Kabupaten Badung, untuk memastikan proses wawancara berjalan sesuai standar. Ia berdialog dengan petugas dan responden serta menempelkan stiker sebagai tanda pendataan selesai. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas data sensus agar menghasilkan gambaran akurat kondisi perekonomian Bali.






















Tinggalkan Balasan