Media Kampung – Tokoh adat, akademisi, tokoh agama, dan berbagai organisasi masyarakat di Kalimantan Timur sepakat menjaga kampus tetap netral dari campur tangan politik praktis. Kesepakatan ini muncul dalam konsolidasi Forum Gerakan Moral Pendidikan Kalimantan Timur yang berlangsung di Samarinda.
Forum yang diadakan di Avens Cafe, Jalan A.W. Syahranie, dihadiri oleh sekitar 39 organisasi masyarakat serta sejumlah tokoh penting seperti Rektor Universitas Mulawarman, tokoh pemuda, dan pelaku seni budaya setempat. Peserta forum menegaskan bahwa Universitas Mulawarman bukan sekadar institusi pendidikan tinggi, melainkan simbol martabat pendidikan daerah yang wajib dijaga dari pengaruh politik praktis.
Mereka menyatakan keprihatinan terhadap proses pemilihan rektor Universitas Mulawarman yang mulai menunjukkan potensi intervensi politik. Para peserta menekankan pentingnya menjaga dunia akademik tetap independen dengan mengedepankan prinsip meritokrasi serta integritas dalam pendidikan.
Ketua Forum Pembauran Kebangsaan, Syaharie Jaang, menegaskan bahwa kampus tidak boleh dijadikan arena perebutan pengaruh politik praktis oleh kelompok tertentu. Ia bahkan menyatakan kesiapan turun langsung ke tingkat kementerian atau Presiden Republik Indonesia jika hal tersebut diperlukan untuk menjaga independensi pendidikan tinggi.
Sementara itu, Ketua Umum Lembaga Pemberdayaan Adat Dayak Kalimantan Timur (LPADKT), Vendy Meru, mengingatkan agar kondisi kondusif di Universitas Mulawarman terus dipertahankan. Ia menilai ambisi politik dalam pemilihan rektor berpotensi merusak stabilitas dunia pendidikan dan sosial di daerah.
Vendy menekankan bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab moral bersama dalam menjaga masa depan pendidikan dan ketentraman sosial di Kalimantan Timur. Ia juga menyebut berbagai kemajuan yang dicapai Universitas Mulawarman di bawah kepemimpinan Prof. Abdunnur selama beberapa tahun terakhir.
Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kaltim, Viktor Juan, menyoroti dampak negatif politisasi kampus terhadap kondisi sosial masyarakat luas. Ia memperingatkan bahwa intervensi politik dalam pendidikan berpotensi menimbulkan konflik horizontal jika tidak diantisipasi sejak awal.
Tokoh masyarakat Kutai, Awang Irwan Setiawan, menegaskan bahwa forum ini bukan bagian dari gerakan politik praktis manapun. Semua elemen yang hadir hanya ingin menjaga independensi kampus dan masa depan pendidikan di Kalimantan Timur.
Akademisi Prof. Adri Patton menambahkan bahwa Universitas Mulawarman telah mencatat banyak pencapaian positif dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, ia berharap proses pemilihan rektor lebih menitikberatkan pada gagasan pembangunan kampus daripada dukungan politik.
Sebagai bukti komitmen bersama, seluruh peserta forum menandatangani surat pernyataan sikap yang menolak politisasi kampus dan pendidikan tinggi. Surat tersebut akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Forum Gerakan Moral Pendidikan Kalimantan Timur menegaskan pentingnya kampus sebagai ruang intelektual yang netral dan independen. Mereka mengingatkan bahwa masa depan generasi muda serta stabilitas sosial daerah tidak boleh terancam oleh kepentingan politik praktis.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan